“Pemberian bantuan yang diberikan sebelum disahkan anggaran, secara adminitrasi memang melanggar. Tetapi dari sifat materiil tidak” Prof Eddy Oemar Syarif Hiariej Guru besar pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta

MANYARAN – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi tidak seharusnya dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Keagamaan Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar. Selain tidak ada tanggung jawab pidana atasnya, tindakan yang bersangkutan dalam menyalurkan dana bansos itu dinilai untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Prof Eddy Oemar Syarif Hiariej, guru besar pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara Markesi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (20/11). Selain Eddy, hadir juga sebagai saksi ahli, Dani Setyawan, mantan deputi BPKP RI.

Prof Edward–sapaan akrab Eddy Oemar Syarif Hiariej menjelaskan, sesoerang tidak bisa dipidana selama tidak ada sanksi pidana yang mengatur. Menurutnya, seseorang dipidana atas kasus korupsi jika memenuhi unsur komulatif tindak pidananya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi dan dakwaan tidak bisa dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan.“Pemberian bantuan yang diberikan sebelum disahkan anggaran, secara adminitrasi memang melanggar. Tetapi dari sifat materiil tidak. Karena untuk untuk kemasalahatan orang banyak. Sehingga hal ini menjadi alasan pembenar dan pemaaf,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Dijelaskan, jika penyaluran bansos itu sesuai tujuan peruntukan dan tidak ada pemotongan meski melanggar administrasi, maka unsur memperkaya diri tidak dapat terpenuhi. Hal ini berdasarkan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu tertanggal 15 Desember 1967 yang memutuskan bebas terhadap mantan kepala logisitik di Singkawang Kalimantan Barat, Machfud Efendi atas kasus kebijakan melawan hukum yaitu mendistribusikan logistik pada situasi darutat. “Oleh MA, yang bersangkutan dibebaskan. Meski di sana ada sikap melawan hukum dalam arti negatif, tapi untuk kepentingan kemasalahatan maka dihapus pidananya,” bebernya.

Prof Edward menambahkan, tidak semua perbuatan yang disengaja dapat dijatuhi pidana. Kaitannya dengan kebijakan yang dilanggar oleh kepala bagian di bawah bupati yang tidak diketahui atasannya, dalam hal ini Bupati selaku pimpinan tak bisa dipidana namun hanya adminitrasi. “Pertanggungjawaban adminitrasi tidak otomatis ke pidana. Pidana harus dibuktikan adanya niat jahat. Kesalahan prosedur memang menimbulkan pertanggungjawaban, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana,” ujarnya.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Marthen Ponfrekun menegaskan bahwa tidak ada kesalahan pada kliennya. Pekan depan pihaknya akan menghadirkan ahli bidang Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi. Hal ini untuk memperjelas bahwa kliennya tidak bersalah. “Kita rencanakan Kamis (27/11) depan,” imbuhnya. (fai/zal)