IKLAN KOMERSIAL: Videotron di Pos Patwal Simpang Lima yang terbuka peluang dikerjasamakan untuk iklan komersial. (IST)
 IKLAN KOMERSIAL: Videotron di Pos Patwal Simpang Lima yang terbuka peluang dikerjasamakan untuk iklan komersial. (IST)

IKLAN KOMERSIAL: Videotron di Pos Patwal Simpang Lima yang terbuka peluang dikerjasamakan untuk iklan komersial. (IST)

BALAI KOTA – Untuk menata ulang keberadaan reklame di Kota Semarang dan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Semarang akan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Karena selama ini masih banyak pengusaha reklame yang bingung dengan batasan KTR tersebut.

Dalam Bab IV Pasal 7 Perda tersebut menyebutkan tempat-tempat yang masuk dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tampat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja. Pada tempat-tempat tersebut setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat tersebut.

Dan, pengusaha atau badan diperbolehkan melakukan aktivitas tersebut sampai batas pagar atau batas terluar pada tempat-tempat yang masuk KTR. Hal itu tercantum pada perda yang sama, yakni pasal 9 ayat (2) point (a) dan (b).

Menanggapi perda tersebut, Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang R Agus Sutyoso mengatakan, sarana reklame, videotron, spanduk dan lain-lain yang di luar pagar atau batas terluar tempat-tempat yang masuk KTR, pihaknya tidak keberatan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

”Boleh untuk komersial, tapi tidak semuanya, ada porsinya. Bahkan tak menutup kemungkinan untuk iklan rokok, asal sesuai aturan dan pengusaha berkewajiban memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah yang akan kami sosialisasikan supaya semua pihak memahaminya,” ujar Agus Setya.

Senada dengan Agus, Tejo didampingi Suroto dan Aris Sunarto perwakilan Koalisi Masyarakat Semarang (KMS) menyambut baik dengan adanya Perda No 3 Tahun 2013 tersebut. Karena dengan munculnya peraturan tersebut, PAD Kota Semarang dipastikan akan meningkat. ”Saya sangat menyambut baik dengan adanya aturan mengenai KTR, sehingga semakin jelas batasan yang diperbolehkan untuk komersial rokok dan yang tidak. Saya yakin dengan adanya aturan yang jelas, PAD Kota Semarang akan naik,” kata Tejo.

Disinggung mengenai keberadaan videotron yang ada di Pos Patwal Simpang Lima dan Pos Polisi Tugu Muda, Tejo mengatakan kedua videotron tersebut berada di luar aturan KTR, karena keduanya berada di luar tempat-tempat yang diatur dalam KTR. ”Keduanya berada di luar tempat-tempat larangan, sehingga pengusaha bisa memanfaatkan untuk kepentingan komersial tidak terkecuali produk rokok yang selama ini menjadi penyumbang PAD terbesar di Kota Semarang,” ujarnya. (aro/ce1)