GUNUNGPATI – Lembaga pendidikan masih mendiskriminasi anak Indonesia dalam dua kategori, yakni normal dan cacat. Terbukti, masih minimnya guru bagi anak berkebutuhan khusus serta ketersediaan sekolah inklusif yang mau menerima anak difabel. ”Kebijakan ini melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan,” kata pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Mungin Dwi, Selasa (18/11).

Ia mengatakan, seharusnya tidak ada sekolah inklusif, sebab pendidikan sudah inklusif. Sehingga anak tunawicara, tak harus langsung masuk ke sekolah luar biasa (SLB), karena anak-anak bisa ikut sekolah umum dengan uji kemampuan khusus di awal masuknya.

Terkait dengan masih minimnya guru SLB maupun guru sekolah inklusif, Mungin mengatakan, pemerintah harus segera memetakan kebutuhan anak-anak difabel atau berkebutuhan khusus. Anak-anak difabel sementara bisa belajar di sekolah umum yang sudah siap.

Ke depan, lanjutnya, menjadi kewajiban pemerintah menyediakan guru-guru bagi anak difabel dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Diharapkan anak-anak difabel lebih bisa diperhatikan, terlebih bila Rancangan Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas nanti disahkan.

Seharusnya, ujar Mungin, terlebih dahulu anak-anak difabel masuk sekolah umum. Setelah ada penilaian berjenjang yang menunjukkan bahwa mereka perlu sekolah khusus, lalu dimasukkan ke sekolah khusus.

Terkait anak tunagrahita jika tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum, Mungin mengatakan, anak tersebut dimasukkan ke sekolah inklusif terlebih dahulu. Setelah itu harus menjalani penilaian untuk dimasukkan ke kelas khusus.

Mungin menambahkan, prinsipnya semaksimal mungkin anak-anak difabel digabung anak-anak lain di sekolah umum dengan kurikulum umun. Bila mereka tidak bisa mengikuti, mereka bisa mengikuti proses penilaian. ”Setelah itu baru mereka masuk ke sekolah khusus. Ini demi kebaikan dan perkembangan mereka,” kata Mungin.

Di Kota Semarang, katanya, sekolah inklusif bagi anak difabel hingga kini belum ada. Makanya perlu dibangun. ”Anak-anak difabel di Kota Semarang banyak yang belum terakomodasi di sekolah-sekolah. Jika sudah dibangun sekolah difabel, ini akan menjadikan anak-anak difabel menjadi lebih diperhatikan,” lanjut Mungin. (ewb/ida/ce1)