PRO PABRIK SEMEN: Ratusan warga yang menamakan diri Kelompok Warga Lereng Butak, Kabupaten Rembang menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
 PRO PABRIK SEMEN: Ratusan warga yang menamakan diri Kelompok Warga Lereng Butak, Kabupaten Rembang menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

PRO PABRIK SEMEN: Ratusan warga yang menamakan diri Kelompok Warga Lereng Butak, Kabupaten Rembang menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Ratusan warga yang menamakan diri Kelompok Warga Lereng Butak Kabupaten Rembang, Kamis (20/11) kemarin, menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang. Massa menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mempercepat proses pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang.

”Sebenarnya, warga yang menolak berdirinya pabrik semen hanya sekitar 5 persen dari jumlah penduduk yang tinggal di ’ring satu’. Tapi karena di-blow up media massa, jadi seolah-olah seluruh warga menolak pembangunan ini,” kata koordinator warga, Suharti.

Pihaknya mengaku tidak terima jika ada oknum dari luar yang mempunyai kepentingan, ikut campur dalam masalah ini.
”Jangan mendikte dan mengintervensi kebebasan memilih. Kami sangat pro pembangunan pabrik Semen Indonesia,” ujarnya.

Usai dari gubernuran, massa mendatangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dengan mengendarai lima bus besar, mereka tiba di PTUN sekitar pukul 12.00, dan langsung menyatakan aksi dukungannya terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang tersebut. Mereka membawa spanduk dan poster berisi dukungan. Di antaranya bertuliskan Ora Wirang Dukung Pabrik Semen, Semen Gresik Pabrik Semen Pertama dan Terakhir di Rembang, Warga Kadiwono Dukung Semen, Siapa Bilang Warga Tidak Butuh Kerja, Di sini Kami Berdiri Tegap Dukung Semen, dan Pabrik Semen Harus Terealisasi.

Suharti dalam orasinya menyatakan, mereka datang dengan damai. Warga hanya ingin menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk tetap konsisten dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha, utamanya di Kabupaten Rembang untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk pendirian pabrik semen yang telah mendapat izin dari pemerintah. ”Isu pabrik semen yang akan mengancam matinya sumber-sumber air itu tidak benar dan tidak signifikan. Justru sebaliknya, jika pabrik semen berdiri, maka dari situlah Kabupaten Rembang bisa bangkit dan maju,” ungkapnya diamini peserta lainnya.

Terkait kedatangannya ke PTUN, Suharti secara khusus meminta majelis hakim memahami keinginan mayoritas masyarakat yang sungguh-sungguh menginginkan berdirinya pabrik untuk kesejahteraan masyarakat. ”Kami selama ini diam. Sekarang, biarkan kami memilih dan menentukan nasib kami sendiri. Janganlah yang Mulia Majelis Hakim mengandaskan keinginan, harapan dan nasib kami,” pungkasnya.

Selepas orasi yang berlangsung sekitar 20 menit itu, kegiatan ditutup dengan doa bersama. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka juga menyajikan kesenian barong yang khusus didatangkan dari Desa Tegaldowo, Rembang. Berangsur-angsur mereka mulai menaiki bus dan meninggalkan tempat tersebut.

Pembacaan Eksepsi
Sementara itu, di tempat yang sama dalam sidang perkara gugatan izin lingkungan pembangunan pabrik semen Rembang yang diajukan oleh Joko Priyanto dkk dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), berlangsung dengan tertib. Agenda sidang adalah pembacaan eksepsi atau keberatan oleh kuasa Gubernur Jateng sebagai Tergugat I dan kuasa hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Tergugat II Intervensi.

Kuasa Hukum Gubernur Jawa Tengah, Suryohadi menyampaikan eksepsi secara tertulis dan diberikan kepada majelis hakim yang diketuai Susilowati Siahaan, serta hakim anggota Husain Amin Effendi dan Desy Wulandari. Dalam eksepsi yang ditulis sebanyak 25 halaman itu, kuasa hukum gubernur menyampaikan eksepsi terkait kewenangan absolut, eksepsi kedaluwarsa dan eksepsi prematur. Mengenai eksepsi kewenangan absolut, bahwa objek sengketa tidak sesuai setelah diterbitkan PP 27 Tahun 2012. Karenanya, ia meminta agar majelis hakim menyatakan ditolak gugatan para penggugat tentang izin lingkungan.

Kuasa hukum Tergugat II M Sadeli Hasibuan dari Kantor Adnan Buyung Nasution, menyatakan, gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga cacat hukum dan tidak sah. ”Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya dan menerima eksepsi tergugat, serta penggugat harus membayar semua biaya perkara,” ungkapnya.

Sadeli membebeberkan, objek sengketa yang digugat oleh penggugat merupakan objek vital yang dibutuhkan dan mendesak untuk segera didirikan. Sebab, pembangunan pabrik Semen Indonesia itu sebagai bagian dari kepentingan umum. ”Hal ini mengingat proses pembangunan terus berjalan sesuai dengan program percepatan pembangunan Indonesia. Sementara bahan baku semen yang ada semakin berkurang,” katanya.

Selain itu, lanjut Sadeli, berdasarkan pasal 93 ayat 1 UU 32 Tahun 2009 disebutkan usaha wajib menyertakan Amdal. Sedangkan, pada pembangunan pabrik semen ini sudah dilengkapi dokumen Amdal, dan UKL-UPL. Sehingga keberadaan pabrik tersebut dijamin tidak akan merusak lingkungan. ”Dokumen-dokumen yang kami miliki itu sudah sangat lengkap,” akunya.

Menanggapi eksepsi tersebut, ketua majelis hakim Susilowati Siahaan mempersilakan pihak penggugat untuk menyampaikan tangkisan atas tanggapan tersebut. Majelis hakim juga meminta pihak tergugat untuk membawa seluruh dokumen yang berkaitan dengan permohonan pengujian kompetesi absolut oleh tergugat. ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali dua pekan kemudian (4/12) dengan agenda pembacaan tangkisan dan melengkapi bukti-bukti yang diminta,” ungkap hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan. (mg16/fai/aro/ce1)