GUBERNURAN – Tidak taat membayar pajak, masyarakat Jateng bisa dipidanakan dan masuk penjara. Selain itu, bendahara di instansi pemerintahan juga harus taat dan tertib, dalam penyetoran pajak. Bila terbukti melakukan pemotongan dan tidak disetorkan ke kas negara, masuk tindak pidana.

”Tindak pidana perpajakan selain dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun sesuai dengan UU Perpajakan, juga dapat dilakukan penyitaan aset berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Kasi Penyidikan Kejati Jateng Imang Job Marsudi dalam acara Gathering Bendahara yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I di gedung Gradika Semarang.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Edi Slamet Irianto mengatakan, penerimaan pajak merupakan penopang utama dalam pengelolaan negara Indonesia. Sayangnya, selama ini penerimaan pajak belum mampu mememenuhi seluruh kebutuhan anggaran negara.

Ia mencontohkan, kenaikan harga BBM menunjukkan adanya keterbatasan anggaran negara. ”Pajak harus perlu menjadi perhatian dan prioritas yang sangat penting, termasuk di dalamnya bendahara terutama berkaitan dengan belanja negara,” katanya.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan negara dan daerah adalah melalui penerimaan pajak. Pajak jangan dianggap sebagai tambahan beban bagi rakyat.

”Bendahara perlu meningkatkan pemahamannya secara lebih intensif, sehingga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan perpajakan dengan mudah,” katanya.

Tax Gathering Bendahara dihadiri oleh bendahara-bendahara di Kota Semarang. Acara dilaksanakan agar kesadaran Wajib Pajak terutama bendaharawan dalam hal kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak meningkat. (fth/ida/ce1)