KARTU SEHAT: Warga menunjukkan Kartu Semarang Sehat (KSS) yang dibagikan kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
KARTU SEHAT: Warga menunjukkan Kartu Semarang Sehat (KSS) yang dibagikan kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
KARTU SEHAT: Warga menunjukkan Kartu Semarang Sehat (KSS) yang dibagikan kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Sebanyak 103.782 Kartu Semarang Sehat (KSS) dibagikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Rabu (19/11) kemarin. Pembagian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, Widoyono mengatakan, dari 373.878 jiwa atau 21,49 persen penduduk di Semarang, sekitar 103.782 warga miskin (gakin) mendapatkan KSS, sedangkan sisanya sebanyak 270.096 jiwa tetap menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat.

”Ini artinya, KSS diberikan bagi warga yang tidak ter-cover KIS. Sehingga kemungkinan kecil warga miskin dapat dua kartu sakti. Karena daftarnya by addres by name,” jelas Widoyono kepada Radar Semarang.

Kartu Sakti milik Pemkot Semarang ini dibagi dalam dua tahap yakni 782 kartu akan disebar pada tahun ini, sedangkan sisanya pada 2015. KSS nantinya bisa dimanfaatkan bagi warga miskin untuk berobat segala jenis penyakit dan rawat jalan hampir di rumah sakit kelas III.

”Warga Semarang yang tidak masuk daftar warga miskin dalam program KIS, bisa di-cover lewat pemberian Kartu Semarang Sehat. Syaratnya, mereka harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” urainya.

Menurut Widoyono, dana yang dibutuhkan untuk program KSS bersumber dari APBD 2014 dan 2015 total senilai Rp 70 miliar. Untuk ongkos pembuatan kartunya senilai Rp 500 juta. ”Bentuk kartunya seperti anjungan tunai mandiri (ATM) yang dilengkapi barcode,” tutur Widoyono. Tarif berobat bagi pasien KSS akan memakai patokan biaya pengobatan di RSUD Ketileng Semarang. Dia menambahkan, KSS akan dibagikan melalui puskesmas-puskesmas dan 16 kelurahan.

Sementara itu, program pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan dilakukan secara bertahap. Tahun ini baru dilakukan di Kota Semarang dan Kota Tegal. Secara bertahap pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia termasuk di Jateng mencapai 2,5 juta keluarga.

Tiga program ini dimulai dengan pemberian simpanan keluarga sejahtera melalui rekening simpanan uang elektronik di Kota Semarang dan Tegal. Warga miskin yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 130 ribu keluarga, Kartu Indonesia Pintar (KIS) 36.500 anak usia sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 650 ribu anak.

”Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran sebelumnya telah dilakukan pada Senin (3/11) lalu di Jakarta. Program ini bagian dari uji coba pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 166 tahun 2014 tentang perogram percepatan penanggulangan lemiskinan,” ungkap Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto kepada Radar Semarang, Rabu, (19/11).

Dijelaskan, program ini merupakan tahap awal pemerintah yang merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan berkelanjutan pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas. ”Simpanan keluarga sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga tidak mampu. Diberikan berbentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif,” terangnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jateng Rasdi Eko Siswojo mengatakan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dikeluarkan Presiden Jokowi harus diterapkan sesuai dengan fungsinya. Menurut mantan Rektor IKIP Negeri Semarang (sekarang Unnes, Red), kartu tersebut harus tepat sasaran.

”Kalau kartu tersebut diberikan kepada semua siswa ya jelas tidak tepat sasaran. Sekarang harus diperjelas, sasarannya itu sebenarnya siapa?” kata Rasdi kepada Radar Semarang.

Dikatakan Rasdi, selama ini, KIP masih belum begitu jelas sasaran yang akan dibidik melalui kartu tersebut. Meski begitu, lanjut Rasdi, keberadaan KIP tidak akan mengganggu keberlangsungan Bantuan Operasional Siswa (BOS). Hal tersebut dikarenakan BOS digunakan hanya untuk membiayai operasional sekolah.

”Kalau KIP kan langsung diberikan ke siswa. Bedanya dengan BOS, kalau BOS itu besarannya dihitung berdasarkan jumlah siswa dalam suatu sekolah,” tuturnya. Rasdi menilai, kebijakan tersebut nantinya juga harus didukung oleh pemerintah daerah dan kota.

”Ini kan tender besar. Jadi penyelewengan itu jelas sangat memungkinkan. Makanya pemerintah kota harus mengawal juga program tersebut agar tidak terjadi penyelewengan,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, masih menunggu kebijakan pemerintah terkait Kartu Indonesia Pintar. Pihaknya telah mendapat pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait akan adanya sosialisasi KIP.

”Saya sudah mendapatkan undangan untuk ke Jakarta guna pengarahan bagaimana penerapan KIP,” ujar Bunyamin. Pihaknya tidak ingin terburu-buru, pasalnya penyaluran kartu KIP harus terlebih dahulu disosialisasikan pemerintah.

Pasca kenaikan harga BBM agaknya warga miskin semakin dimanjakan. Selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Semarang Sehat, masih ada satu lagi bantuan yang dikucurkan pemerintah, khususnya bagi pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Pencairan dana KPS akan dilakukan di kantor kelurahan setempat, dan kantor pos terdekat.

Kepala Kantor Pos Besar Johar Semarang Kiagus M. Amran mengatakan, sebanyak 1.812 warga Kota Semarang berhak menerima dana bantuan sosial dengan sistem pencairan melalui giro pos ini. ”Agar lancar dan tidak berdesakan, pemegang KPS bisa mencairkan dana mereka lewat sistem E-Cash,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, jika jadwalnya sudah fix, pencairannya bisa dilakukan di kantor kelurahan setempat atau kantor pos terdekat. Masing-masing pemegang KPS, lanjut Amran, berhak mendapat dana bantuan sosial sebesar Rp 400 ribu yang bisa dibagi dalam dua bulan, yakni November dan Desember masing-masing Rp 200 ribu.

”Pencairan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak diatur pemerintah daerah masing-masing, dan pencairannya akan dilaksanakan secepatnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (mg9/zal/mg16/ewb/aro/ce1)