PK Fransisca Belum Ditanggapi

118

KRAPYAK – Permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Fransisca Etty, mantan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan General Manager (GM) Terminal Peti Kemas (TPKS) Semarang, Udaranto Pudjiharmoko tak kunjung menuai titik terang.

Dalam dua sidang terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, memori PK yang diajukan Etty belum juga mendapat tanggapan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.

”Pada sidang PK di PN Semarang kemarin (18/11), jaksa meminta waktu majelis hakim untuk membacakan tanggapan pekan depan. Padahal pada sidang pekan sebelumnya (11/11), jaksa tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” ungkap Etty melalui kuasa hukumnya, Budi Sutrisno.

Atas hal itu, Budi meminta kepada pihak kejaksaan untuk tidak mempersulit jalannya proses persidangan. Selain itu, jaksa juga harus selalu menghadiri setiap persidangan yang digelar. ”Kami harap dalam proses sidang ini bukan hanya jaksa yang didengar permintaannya, tapi juga pemohan PK supaya diperhatikan,” imbuh Budi.

Sebelumnya, jaksa pada Kejari Semarang Yosy menyatakan belum siap memberikan tanggapan atas memori PK yang diajukan oleh Fransisca Etty. ”Kami mohon untuk diberi waktu satu minggu lagi untuk membacakan tanggapannya, Yang Mulia,” ujar Yosy di hadapan majelis hakim. Atas penundaan sidang tersebut, sidang kemudian dilanjutkan kembali pada Selasa (25/11) depan.

Untuk diketahui, upaya hukum luar biasa PK ditempuh Fransisca Etty dengan mengajukannya ke Mahkamah Agung (MA). PK diajukan karena alasan hukum dan novum atau bukti baru atas perkaranya. Alasan hukum karena terdapat kekhilafan hakim yang telah salah dalam menyebutkan tempat kejadian perkara di Jl Perak TImur 610 Surabaya. Padahal pada Laporan Polisi LP/56/A/II/2006/Reskrim pada 15 Februari 2006 yang merupakan cikal bakal perkara ini menyebutkan kejadian perkara di Kantor Pelindo III, Jl Coaster 10 Semarang.

Sementara novum atau bukti baru yang diajukan, Etty menilai jaksa diketahui menggunakan berkas perkara fotokopian. Dalam bundel A perkara No.916/Pid-B/2006/ PN.Smg, tidak ditemukan berkas perkara No.BP/97/K/BAP/ VIII/2006/Reskrim tanggal 10 Agustus 2006. Namun, adanya hanya lembar-lembar fotokopi yang tidak memiliki nilai yuridis sama sekali dan dibukukan menyerupai berkas perkara. Hal itu dinilainya tidak sebagaimana lazimnya berkas perkara kepolisian yang sah. Etty menegaskan, pada bundelan tersebut tidak ada segel resmi kepolisian.

Sebenarnya, pada pengadilan tingkat pertama, PN Semarang telah menjatuhkan vonis empat bulan penjara kepada Etty. Namun kemudian ia mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang dengan harapan mendapat keringanan. Hasilnya, hukuman Etty justru diperberat menjadi enam bulan penjara. Atas hal itu, ia kemudian mengajukan PK. (fai/ida/ce1)