MA Terjunkan Tim Bawas ke PN Demak

191
Ketua tim Bawas MA, Setiawan Hartono (wahib pribadi/radar semarang)
 Ketua tim Bawas MA, Setiawan Hartono (wahib pribadi/radar semarang)

Ketua tim Bawas MA, Setiawan Hartono (wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK-Mahkamah Agung (MA), kemarin, akhirnya menerjunkan 4 orang petugas dari Badan Pengawas (Bawas) ke Pengadilan Negeri (PN) Demak. Mereka adalah Setiawan Hartono (ketua tim), Mawardi (Sekretaris) Baharudin Siagian SH, dan H Makmun Masduqi SH (anggota). Tim bertugas hingga Jumat (21/11).

Pengiriman tim Bawas MA ini dilakukan untuk menindaklanjuti investigasi atas kasus dugaan perselingkuhan antara oknum hakim PN, Teguh Indrasto SH dengan Wina Umiyati (guru senam) sebelumnya. Setidaknya, tim Bawas telah memintai keterangan dua saksi terkait, yakni Kusnandar sebagai Ketua Lingkungan RT 1 RW 7, Perum Puri Nirwana dan Wina Umiyati selaku pihak tertuduh dugaan perselingkuhan dengan hakim Teguh Indrasto tersebut. Sedangkan, Imam Hambali (suami Wina) tidak bisa hadir lantaran sedang sakit. Ketu tim Bawas MA, Setiawan mengatakan, pihaknya bergerak cepat untuk menuntaskan kasus tersebut. “Kita mintai klarifikasi dari pihak terkait. Faktanya seperti apa?,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor PN Demak, kemarin.

Menurutnya, setelah investigasi ini dilakukan, tim Bawas segera mengumumkannya. Terkait sanksi, itu tergantung fakta yang terjadi. Yang jelas, kata dia, bila ada pelanggaran kode etik, sanksi setimpal yang diberikan bisa berkadar ringan atau berat, termasuk pemberhentian tidak hormat. Dalam kasus hakim yang ditangani Bawas MA selama ini, setidaknya tercatat ada 7 hakim yang diajukan bermasalah, 2 diantaranya diberhentikan tidak hormat. “Dua tahun terakhir, tren pelanggaran kode etik terkait penanganan perkara menunjukkan penurunan. Sebaliknya, pelanggaran terkait murni prilaku hakim cenderung meningkat,” ungkap Setiawan yang bertugas sebagai Inspektur Wilayah II Bagian Pengawasan MA yang membawahi wilayah Jawa dan Bali ini.

Menurutnya, indikasi umum yang memunculkan kasus prilaku hakim yang paling menonjol ini adalah akibat hakim pisah atau berjauhan dengan keluarganya. Misalnya saja, hakim yang bertugas di Kalimantan memiliki keterbatasan biaya pulang menengok istrinya dirumah yang berada di Jawa. Selama ini, kasus seperti itu (suami jauh dengan istri) diakui menjadi problem tersendiri dengan penyelesaian yang tidak mudah. “Kalau suami istri berprofesi sebagai hakim bertugas disatu daerah bisa didekatkan. Tapi, kalau yang salah satunya ditugaskan diluar daerah memang tidak mudah,”katanya.

Ketua PN Demak Khusaeni SH melalui Humas PN, Dwi Sugiarto SH mengatakan, sebelum ada tim Bawas MA itu, PN Demak juga telah membentuk tim internal untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Namun, setelah ada tim Bawas MA, maka persoalan kasus itu kini diambil alih sepenuhnya oleh tim Bawas MA. “Kita sebelumnya sudah melaporkan masalah ini ke Pengadilan Tinggi (PT) dan diminta membentuk tim internal itu,” jelas Dwi. Soal status hakim Teguh Indrasto SH, kini sebagai hakim non palu atau hakim yustisi (tanpa job). (hib/zal)