Nominal UMK Ditambah 2 Persen

176
PROTES KENAIKAN BBM : Massa penolak kenaikan harga BBM terus berdatangan di kantor DPRD Jateng dan kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan, Selasa (18/11) kemarin. Di antaranya dari aliansi Gerbang, mahasiswa PMII IAIN Walisongo dan HTI Jateng. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
 PROTES KENAIKAN BBM : Massa penolak kenaikan harga BBM terus berdatangan di kantor DPRD Jateng dan kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan, Selasa (18/11) kemarin. Di antaranya dari aliansi Gerbang, mahasiswa PMII IAIN Walisongo dan HTI Jateng. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

PROTES KENAIKAN BBM : Massa penolak kenaikan harga BBM terus berdatangan di kantor DPRD Jateng dan kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan, Selasa (18/11) kemarin. Di antaranya dari aliansi Gerbang, mahasiswa PMII IAIN Walisongo dan HTI Jateng. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

GEDUNG BERLIAN – Nilai nominal UMK di kabupaten/kota di Jateng dipastikan bakal naik 2 persen dari jumlah yang sudah diajukan masing-masing daerah. Kebijakan ini diambil, setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2 ribu. Bisa dipastikan nominal UMK bakal berubah sebelum ditetapkan 20 November mendatang.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dari kenaikan Rp 2 ribu, diprediksi inflasi akan naik 2 persen. Dengan begitu, nominal UMK akan ditambah lagi sebesar 2 persen. Ia mengaku akan mengoordinasikan langsung dengan buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

”Setelah ada kenaikan BBM, kami mengusulkan ada kenaikan UMK 2 persen. Ini karena ada kenaikan BBM Rp 2 ribu,” katanya usai bertemu dengan pimpinan DPRD Jateng, kemarin.

Ia menegaskan nominal yang diajukan masing-masing kabupaten/kota sudah disepakati semua pihak. Tapi, karena adanya kenaikan BBM yang tidak diprediksi sebelumnya, harus ada perubahan UMK. Karena penetapan UMK menggunakan survei KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi serta kenaikan BBM. ”Jika mengacu kenaikan BBM, bisa dipastikan, semua usulan UMK akan berubah,” imbuhnya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi mengatakan, agar semua bisa sepakat dengan UMK yang akan diteken. ”Dengan adanya penambahan 2 persen ini sudah bagus. Karena sejak awal, kita tidak memprediksi adanya kenaikan harga BBM,” katanya.
Untuk UMK di Kota Semarang misalnya yang diusulkan adalah Rp 1.663.917 sebelum ada kenaikan harga BBM. Dengan adanya kenaikan BBM Rp 2 ribu maka inflasi diprediksi 2 persen dan UMK akan ditambah 2 persen. ”Ini jalan tengah, untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, akibat kenaikan harga BBM, gelombang protes mulai bermunculan di Jawa Tengah. Kemarin (18/11) sejumlah elemen turun ke jalan melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Dimulai dengan aksi dari Aliansi Gerakan buruh Berjuang (Gerbang) Jateng dan PMII IAIN Walisongo, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jateng turun ke jalan. Kenaikan BBM membuktikan jika pemerintah tidak pro rakyat.

Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi Gerbang menyebut bahwa Gubernur Ganjar pembohong. Dengan membawa berbagai spanduk, buruh menghardik Ganjar. “Ganjar ndobol (bohong, red). Ganjar ndobol,” teriak para buruh.

Buruh juga membakar dua keranda dan melepaskan balon merah putih. Buruh menuding, pemerintah tidak perduli dengan rakyat, menaikkan BBM, namun UMK kecil. UMK di Jateng masih jauh dari harapan, karena nominalnya tidak sesuai dengan KHL. “Ini jelas menyengsaarakan rakyat,” kata koordinator aksi, Nanang setyono.

Ia mengklaim kebijakan Gubernur Jateng hanya isapan jempol. Buktinya, UMK tidak besar dan tidak ada kebijakan yang memihak buruh. Dengan kenaikan harga BBM, buruh semakin sengsara, karena kebutuhan kian bertambah. “Pemerintah Jokowi dan Ganjar tidak memihak rakyat,” tambahnya.

Mahasiswa PMII IAIN Walisongo dengan tegas meminta agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Massa menilai, kenaikan BBM merupakan pembunuhan kehidupan rakyat. “Batalkan kenaikan harga BBM, itu kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” teriak massa. (fth/ida/ce1)