DORONG PENUHI TAHAPAN : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, S.Sos menyampaikan harapan agar KPU Kota Semarang tetap melaksanakan tahapan Pilwalkot. (Foto-foto Humas DPRD Kota Semarang)
DORONG PENUHI TAHAPAN : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, S.Sos menyampaikan harapan agar KPU Kota Semarang tetap melaksanakan tahapan Pilwalkot. (Foto-foto Humas DPRD Kota Semarang)
DORONG PENUHI TAHAPAN : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, S.Sos menyampaikan harapan agar KPU Kota Semarang tetap melaksanakan tahapan Pilwalkot. (Foto-foto Humas DPRD Kota Semarang)

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang diminta tidak berhenti dan terus melanjutkan proses menuju pemilihan wali kota (Pilwalkot) 2015 mendatang. Hal itu mengingat UU Pilkada yang mengatur pilkada lewat DPRD hampir pasti dijudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, S.Sos mengatakan, saat ini, hampir pasti sejumlah pihak terutama PDI Perjungan siap mengajukan judicial review ke MK untuk UU Pilkada. KPU dan juga Pengawas Pemilu, tidak boleh terpengaruh dengan UU Pilkada dan mundur dalam melaksanakan tahapan Pilwalkot 2015.

“Koalisi Indonesia Hebat sudah pasti akan mengajukan judicial review. Dan saya yakin diterima MK. Karena pilkada langsung itu merupakan hak dasar rakyat,” ujar Supriyadi pada Diskusi Interaktif DPRD Kota Semarang pada Senin 29 September lalu di Hotel Horison Semarang. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang ini mengatakan, KPU sudah merancang jadwal tahapan penyelenggaraan Pilwalkot 2015.

Pemkot juga telah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Sehingga tahapan Pilwalkot yang sudah disusun harus tetap berjalan sesuai jadwal. “Jangan sampai terpengaruh dengan adanya masalah ini. Kalau tidak berjalan, ketika keputusan MK (atas judicial review, red) memutuskan pilkada dilakukan langsung oleh rakyat, nanti justru KPU tidak siap,” jelasnya.

Menurutnya, sistem Pilkada langsung selama ini sudah berjalan dengan baik. Terbukti partisipasi masyarakat meningkat dan semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Sangat disayangkan, meskipun dirinya juga anggota dewan, ketika kemudian diputuskan Pilkada lewat DPRD. Apapun Pilkada langsung merupakan hak dasar warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. “Ketika kami membuat Perda (peraturan daerah) pun memakai uji publik, seharusnya yang menyangkut hak dasar warga negara, rakyat juga harus dilibatkan,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono mengatakan, terkait disahkannya UU Pilkada pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU provinsi dan pusat. Dalam evaluasi beberapa hari terakhir, ternyata aturan terkait penyelenggara pemilu dalam UU Pilkada ini ada yang belum final. (hms)