Pemkot Siapkan Perda Reklame Baru

260
BISA DIKOMERSIALKAN: Videotron di atas Pospol di kawasan Tugu Muda yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC) dikomersialkan. (RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG)
 BISA DIKOMERSIALKAN: Videotron di atas Pospol di kawasan Tugu Muda yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC) dikomersialkan. (RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG)

BISA DIKOMERSIALKAN: Videotron di atas Pospol di kawasan Tugu Muda yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC) dikomersialkan. (RIZAL KURNIAWAN/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Pemkot Semarang telah menyiapkan rancangan regulasi baru tentang penyelenggaraan reklame yang ada di Kota Atlas. Payung hukum yang dikemas melalui Peraturan Daerah (Perda) sudah masuk dalam Prolegda 2015.

Kabid Reklame Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang, Daryanto mengatakan bahwa pengajuan Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Salah satu poin di dalamnya mengatur titik pemasangan reklame yang selama ini lebih banyak berdiri di lahan pemerintah. Ke depan, pemasangan diarahkan ke lahan pribadi. ”Selain untuk menata estetika kota agar lebih tertib dan rapi, kebijakan tersebut juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Mengenai reklame yang masih berdiri di lahan pemerintah, terang Daryanto, pihaknya masih memberikan toleransi hingga tahun 2017 mendatang, tepatnya hingga masa izinnya habis. ”Kami menunggu masa izinnya habis, kami kunci (izin, Red) sampai tahun 2017. Setelah itu, harus dipindah ke lahan sendiri,” jelasnya.

Disinggung keberadaan videotron yang berdiri di atas Pospol di kawasan Tugu Muda, Daryanto menjelaskan, jika materi iklan tersebut masuk dalam kategori terkecuali. Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, pasal 12 poin c menyebutkan, Taman Tugu Muda dengan radius 150 meter kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC). Itu dikelola pemerintah daerah dan Polrestabes Semarang serta dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. ”Karena itu (videotron) untuk kepentingan sosialisasi STMC. Meski begitu tetap boleh dikomersialkan. Hanya saja persentase iklannya dibatasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, durasi komersial dengan layanan masyarakat persentasenya antara 70:30 persen, artinya 70 persen untuk layanan masyarakat dan 30 persen untuk iklan komersial. ”Saya tidak hafal pasti persentasenya, antara 70:30 atau 60:40. Yang pasti durasi layanan atau imbauan masyarakatnya lebih panjang,” imbuhnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pudjonggo. Di area Tugu Muda memang sudah diatur sebagai wilayah putih (bebas reklame), terkecuali STMC karena untuk kepentingan pihak kepolisian dalam memberi layanan sosial.
”Boleh untuk komersial tapi tidak semuanya, ada porsinya. Itu sesuai dengan hasil revisi perda tahun 2012. Intinya STMC itu dikelola Polrestabes dan Pemkot. Untuk pelaksanaannya dikerjasamakan pihak ketiga dan pihak ketiga diberi batasan untuk mengiklan. Saya tidak hafal persentasenya berapa,” tandasnya.

Sementara terkait dengan perda baru tentang reklame yang diajukan oleh Dinas PJPR, legislator dari Fraksi Golkar itu mendukung. Karena kebijakan pendirian reklame di lahan sendiri akan membantu pengoptimalan PAD. ”Pajaknya akan lebih mahal dibanding retribusinya. Selain itu, keberadaan reklame di lahan sendiri juga memperindah estetika kota,” imbuhnya. (zal/ida/ce1)