UNGARAN- Bupati Semarang Mundjirin akhirnya melakukan revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diusulkan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. UMK yang sebelumnya telah diusulkan kepada Gubernur sebesar Rp 1.397.500 direvisi ulang menjadi Rp 1.419.000. Dengan begituUMK tahun 2015 naik 102 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 1.381.000.

Sebelum melakukan revisi Bupati telah meminta Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, Soemardjito untuk bersama dengan Dewan Pengupahan (DP) membahas kembali standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMK menyusul adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). DP menyadari kenaikan harga BBM akan membuat harga-harga naik sehingga menyerahkan kepada Bupati untuk menentukan revisi nilai UMK. “Soal UMK saya pikir apa yang dikatakan mereka mungkin ada benarnya, kenaikan BBM akan menyebabkan harga-harga pada naik. Sudah saya perintahkan Dinsos untuk memanggil DP dan APINDO untuk membahas kembali UMK. Kami meminta dimusyawarahkan kembali, kalau dinaikan tentu dari hasil musyawarah,” kata Bupati.

Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Soemardjito mengatakan, DP memahami adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sehingga kebijakan revisi UMK 2015 diserahkan kepada bupati untuk menentukannya. Angka UMK sebesar Rp 1.397.500 direvisi menjadi Rp 1.419.000. Sehingga UMK tahun 2015 naik 102 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 1.381.000. Revisi UMK 2015 itu disampaikan langsung oleh bupati kepada gubernur, Senin (17/11) siang.“DP memahami kenaikan harga BBM akan berdampak naikan harga kebutuhan pokok dan sektor lainnya. Sehingga dewan pengupahan tidak mempermasalahkan adanya revisi UMK 2015. Jika dihitung rupiah ada kenaikan 18,3 persen dari UMK 2014 yang hanya sebesar Rp 1.208.200,” kata Soemardjito.

Sementara itu Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Semarang, Sumanta mengatakan pihaknya bersama gabungan elemen buruh rencananya akan kembali menggelar aksi damai untuk mengawal revisi kenaikan UMK, Selasa (18/11) hari ini. Menurut Sumanta DPRD Kabupaten Semarang telah memberikan rekomendasi agar Bupati Semarang mempertimbangkan meninjau kembali usulan UMK yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1.397.500 menjadi Rp 1,5 juta. “Revisi harus dilakukan karena penghitungan sebelumnya belum memperhitungkan prediksi inflasi 2015 versi Bank Indonesia sebesar 7 persen dan tunjangan kemahalan dampak kenaikan harga BBM,” kata Sumanta.(tyo/zal)