Blunder, PDIP Dikecam Fraksi Lain

122

KENDAL—Pemboikotan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kendal yang dilakukan anggota Fraksi PDIP justru berujung blunder bagi partai berlambang banteng moncong putih itu. Terutama alasan pemboikotan kunker yang di klaim Fraksi PDIP sebagai aksi protes atas keprihatinan terhadap pembahasan KUA PPAS yang molor.

Anggota Fraksi PKS Sulistyo Ari Wibowo mengatakan, jika pihaknya menghormati keputusan Fraksi PDIP untuk tidak serta dalam kunker ke Bali dan Gowa-Sulsel. Hanya saja ketika itu dianggap sebagai tindakan lantaran prihatin terhadap Pembahasan KUA PPAS menurutnya sangatlah tidak beralasan. “Sebab pembahasan KUA PPAS itu telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yakni pada 17-19 November. Penetapan jadwal rapat KUA PPAS itu juga dihadiri oleh anggota Fraksi PDIP dan tidak ada penolakan,” ujar Ari Wibowo.
Selain itu, tidak berangkatnya empat anggota Fraksi PDIP dinilainya ironis. Sebab ada dugaan empat anggota dewan tersebut telah menerima uang transportasi untuk kunker. “Apalagi, panitia sudah membelikan tiket pulang pergi dan mem booking kamar hotel selama kunker. Tapi mereka tidak hadir, ini sama saja menghamburkan uang rakyat,” jelasnya.

Ari justru membantah lambannya pembahasan KUA dan PPAS karena para dewan mempersulit. Ia menuduh justru pihak eksekutif yakni Bupati Kendal yang membuat lamban. Pembahasan KUA dan PPAS sendiri sempat deadlock karena tidak mencapai kesepakatan, antara ekskutif dengan legislatif. “Tidak mencapai kesepakatan karena bupati maunya KUA dan PPAS tidak usah dibahas tapi langsung disepakati. Jadi bupati mau meniru gaya kepemimpinan zaman orde baru yang otoriter,” tandasnya.

Bahkan saat di gelar rapat konsultasi dengan mengundang bupati dengan pimpinan dewan. Tapi lagi-lagi bupati mangkir dengan alasan tidak jelas. Padahal konsultasi tersebut untuk mencari titik temu dalam pembahasan KUA dan PPAS. “Kami ingin, APBD 2015 itu benar-benar untuk kepentingan rakyat semata dan bukan untuk pilkada. Jadi inilah kenyataan yang terjadi antara ekskutif dengan kami di legislatif. Silahkan masyarakat menilainya sendiri,” tambahnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Selamet Riyadi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan jika dirinya memang sudah menerima uang transport untuk kunker ke Kabupaten Gowa-Sulsel. “Saya terima, karena saat itu belum ada instruksi dari fraksi akan larangan kunker. Sebelumnya dikatakan, partainya sudah mengintruksikan seluruh anggota FPDI Perjuangan agar tidak ikut kunker. Setelah ada larangan ini, tentu saya harus mengikuti kebijakan partai. Konsekuensi kami siap mengembalikan uang tersebut,” katanya.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengatakan tidak menghadiri rapat konsultasi dewan lanataran pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan sisa anggaran karena sudah hampir akhir tahun. “Selain itu saya fokus tugas keluar untuk mendengarkan aspirasi rakyat dengan jelajah desa. Menurut saya hal itu jauh lebih penting karena rakyatlah yang memilih saya bukan dewan. Toh, acara dewan bisa saya wakilkan karena ada Sekda,” timpalnya. (bud/ric)