KENDAL— Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kendal, Widya Kandi Susanti marah besar. Hal itu menyusul diketahuinya ada lima anggota Fraksi PDIP DPRD Kendal yang membangkang. Mereka nekat ikut kunjungan kerja (kunker) ke Bali dan Gowa, Sulawesi Selatan meski telah dilarang keras.

Di Fraksi PDIP, ada 10 anggota DPRD. Dari 10 anggota, enam diantaranya mengikuti kunker ke Bali dan Gowa, Sulawesi Selatan. Dari enam anggota fraksi, satu diantaranya berasal dari Partai Nasdem. Widya mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada lima dari enam anggota Fraksi PDIP DPRD Kendal yang mengikuti kunker. “Sanksi hanya kami berikan kepada kader PDIP di DPRD Kendal yang mengikuti kunker saja. Karena ini masalah di internal partai,” ujarnya Kamis (13/11).

Menurutnya, semua kader seharusnya mematuhi apa yang telah menjadi keputusan bersama dalam rapat internal partai. Termasuk instruksi dari Ketua DPC. Sebab, keputusan larangan mengikuti kunker bertujuan agar kader fokus untuk menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2015.

Sebab hingga kini KUA PPAS tak kunjung selesai pembahasannya di DPRD Kendal. Padahal, KUA PPAS menentukan APBD 2015 untuk pembangunan Kendal ke depan. “Tidak hanya kader partai saja, sebagai Bupati saya juga melarang SKPD-SKPD saya untuk ikut dalam kunker dewan. Agar mereka fokus pada penyelesaian pekerjaan,” tandasnya.

Widya menuturkan, sejauh ini belum memutuskan sanksi yang tepat untuk lima kader yang membangkang instruksinya itu. Tapi ia memastikan akan memberikan surat teguran kepada lima kadernya di DPRD tersebut.

Lima kader yang ikut serta dalam kunker adalah, Ketua DPRD Kendal Prapto Utono, H Gunawan, Wiwit Widayati, Suroto dan Munawir. Sedangkan empat yang patuh terhadap instruksi Widya adalah Ahmad Suyuti, Bintang Yudha Daneswara, Tri Purnomo dan Slamet Riyadi. “Akan kami rapatkan nanti bersama pengurus DPC sanksinya apa, tapi menunggu nanti kunker selesai,” bebernya. Widya mengaku, keikutsertaan kader pada kunker bukanlah perpecahan partai. Sebab rata-rata yang ikut kunker dilandasi rasa tidak enak dengan anggota dari fraksi lain.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo tidak mempermasalahkan anggota dewan dari fraksi lain yang mengikuti kunker. Sebab larangan kunker adalah untuk internal partai PDIP saja. Menurutnya, DPRD ketika berada di fraksi adalah kepanjangan tangan dari kebijakan partai. Semestinya dengan ada kebijakan larangan tersebut semua anggota tidak diperkenankan mengikuti kunker.
“Saya sebagai ketua fraksi sudah menginformasikan ke anggota sesuai dengan rapat internal DPC PDIP ada instruksi agar tidak mengikuti kegiatan kunker. Hal ini merupakan bentuk keprihatinan lambannya pembahasan KUA-PPAS,” kata Tri Purnomo.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kendal, Ahmad Suyuti mengatakan pembahasan KUA PPAS jauh lebih penting ketimbang kunker. Sebab KUA PPAS menyangkut kepentingan rakyat untuk pembangunan di tahun 2015. Jika sampai gagal maka yang terjadi adalah harus menggunakan anggaran yang sama pada 2014. (bud/ric)