SIDAK : Ketua Komisi B DPRD Demak H Muntohar didampingi anggotanya Marwan dan legislator lainnya saat sidak di Pasar Mranggen. (Wahib pribadi/radar semarang)
 SIDAK : Ketua Komisi B DPRD Demak H Muntohar didampingi anggotanya Marwan dan legislator lainnya saat sidak di Pasar Mranggen. (Wahib pribadi/radar semarang)

SIDAK : Ketua Komisi B DPRD Demak H Muntohar didampingi anggotanya Marwan dan legislator lainnya saat sidak di Pasar Mranggen. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK – Relokasi pedagang Pasar Mranggen, Kecamatan Mranggen yang hingga kini kurang berjalan mulus membuat Komisi B DPRD Demak meradang. Pasalnya, pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan pembangunan pasar darurat di lapangan Desa Mranggen tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya.

Bahkan, aliran listrik dan saluran air pun masih terkendala. Akses jalan pasar darurat juga masih berupa tanah. Karena itu, Komisi B mendesak Pemkab Demak secara tegas menegur apa yang telah dikerjakan kontraktor yang tidak sesuai harapan tersebut. Juru bicara Komisi B, Marwan menegaskan, Pemkab harus tegas dan berani menekan kontraktor. Jika tidak, pedagang dan pemerintah yang dirugikan. “Anggaran sudah disediakan, tapi mengapa sampai seperti ini. Masak alasannya material bangunan tersendat,” katanya heran.

Menurutnya, ketidakpastian pemindahan atau relokasi pedagang ke pasar darurat membuat pedagang kebingungan. Dia juga mengingatkan, kerugian pedagang tidak hanya saat masa pemindahan yang tidak jelas ini saja. Namun ketika Pasar Mranggen masih dalam taraf pembangunan 3 tahun ke depan pedagang juga dipastikan pendapatannya menurun. “Ada lapak di Pasar Mranggen yang sudah di bongkar, tapi tidak ada kepastian pemindahan sehingga pedagang merugi,” katanya.

Ketua Komisi B Muntohar mengatakan, pihaknya akan mengawal relokasi pedagang Pasar Mranggen tersebut agar berjalan baik. “Kita minta supaya dinas terkait memperhatikan masalah pedagang tersebut,” katanya.

Sementara itu, di tempat terpisah, saat sidak ke Pasar Gajah, Kecamatan Gajah, Komisi B menemukan pengelolaan retribusi yang kurang optimal. Manurut Marwan, potensi retribusi bisa mencapai Rp 950 ribu per hari. Namun, target yang disetorkan hanya sekitar Rp 650 ribu per hari. “Karena itu, kita mempertanyakan potensi retribusi yang Rp 300 ribu itu kemana?” tanya Marwan. (hib/ric)