IST
IST
IST

KENDAL—Jaminan kesehatan bagi warga miskin di Kendal dinilai belum maksimal khususnya. Terutama dengan setelah adanya penggabungan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kendal Misrin penggabungan tersbeut justru membuat justru merugikan warga miskin. “Sebab warga BPJS dibebankan kepada siapapun warga dengan membayar premi atau iuran setiap bullannya. Sementsra SKTM ataupun Jamkesda hanya akan ditanggung saat sakit. Jadi warga miskin tidak terlalu terbebani,” katanya, Rabu (12/11).

Selain itu, BPJS juga dinilai akan menjadi boomerang bagi pemerintah. Sebab, Yakni dengan rencana pemegang kartu jamkesda akan ditanggung iuran BPJS oleh pemerintah daerah.

Padahal, jumlah warga miskin di Kendal yang masuk dalam Jamkesda mencapai 21.666 jiwa. Jika nantinya didaftarkan ke BPJS jumlah anggaran yang akan dibayarkan Pemkab Kendal, maka ada sebanyak 21.666 dikalikan Rp 25.500 untuk kelas tiga. “Sehingga beban yang harus ditanggung 552, 483 juta perbulan atau 6, 629miliar setiap tahunnya,” tandasnya.

Dengan anggaran yang begitu besar, menurutnya APBD akan banyak tersedot untuk pembayaran BPJS. “Padahal saat ini sudah banyak aduan warga miskin yang membawa SKTM yang diarahkan rumah sakit membuat BPJS. Meski pelayanan BPJS warga miskin nantinya tidak membayar, tapi saat ini masih dibebankan kepada warga untuk mengurus BPJSnya sendiri,” tegasnya.

Di Hari Kesehatan Nasional, Misrin berharap SKTM tetap berjalan di Kendal karena daerah punya kewenangan dan kebijakan sendiri untuk menjamin masyrakatnya. Dalam arti pemerintah memiliki biaya tanggungjawab sendiri untuk mengelola anggarannya.

Ia mengusulkan agar SKTM tetap diberlakukan. Pemkab Kendal tidak perlu mencari format yang baru lagi dengan mengadopsi kebijakan pusat. Hal itu agar warga miskin tetap terjamin dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar.

Menaggapi hal itu Bupati Kendal Widya Kandi Susanti membenarkan jika memang warga miskin nantinya akan disertakan dalam BPJS yakni dengan biaya iuran ditanggung oleh pemerintah. Hal itu akan dilakukan secara bertahap.

Sementara menunggu BPJS bagi warga miskin, ia menegaskan jika SKTM masih berlaku. “Sampai sekarang SKTM masih bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pemkab sendiri akan mengikutsertakan warga miskin di Kendal menjadi anggota BPJS,” katanya. (bud/zal)