Mantan Sekwan Pojokkan Terdakwa

59

MANYARAN –Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang 2003 jilid III dengan terdakwa 14 mantan agggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 1999-2004 memasuki babak baru. Setelah eksepsinya ditolak oleh majelis hakim, perkara tersebut memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (11/11), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi dari Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Semarang tahun 2003. Salah satunya adalah Suhadi.

Dalam kesaksiannya, Suhadi memojokkan para terdakwa. Dia mengungkapkan bahwa program asuransi itu dilaksanakan tanpa sesuai dengan SPK (surat perjanjian kontrak) antara Sekwan dengan PT Pasaraya Life Insurance selaku perusahaan asuransi.

“Uang asuransi itu seharusnya tidak diterima tunai anggota dewan, tetapi harus dibayarkan ke pihak asuransi untuk kemudian diterbitkan polis,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Disinggung mengenai penunjukkan PT Pasaraya Life Insurance yang dilakukan langsung tanpa tender sebagai pelaksana program, Suhadi menjelaskan hal itu dilakukan atas perintah pimpinan dewan. Menurutnya, SPK itu sudah disiapkan pimpinan dewan dengan format yang sudah disediakan.

“Saya tinggal tanda tangan. Dari SPK itu kami buat SPP (surat permintaan pembayaran). Saya baru tahu kasus ini setelah diperiksa penyidik Polrestabes Semarang,” imbuhnya.

Akibat tidak dilaksanakan sesuai SPK, Suhadi mengaku pihaknya sangat dirugikan. Menurutnya, jika uang anggaran itu dimasukkan ke pihak asuransi, maka kemudian dikeluarkan polis. Jika sudah jatuh tempo polis tersebut bisa diuangkan dari Rp 38,4 juta per dewan menjadi Rp 40 juta. Artinya, jika SPK dilaksanakan, maka masing-masing anggota dewan mendapat keuntungan Rp 1,6 juta. “Jika dikalikan 45 dewan, maka nilai APBD tambah menjadi Rp 72 juta,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 14 mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 ditetapkan menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003, dan telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar. Mereka adalah Leonard Andhik Suryono, Sugiono, Sri Munasir, Fajar Hidayati, Rudy Soehardjo, Bambang Suprayogie, Ahmad Munif, Siti Markamah, Adhi Kuntoro, Herman Yoostam, Idris Imron, Heru Widiyatmoko, Otok Riyanto, dan Zaenuddin Bukhori.

Mereka dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka didakwa dengan pasal berlapis yang disusun secara alternatif subsideritas. Pada dakwaan ke satu primer, dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU 20 Tahun 2001. Sementara dalam dakwaan ke satu subsider, dijerat pasal 3 UU yang sama. Untuk dakwaan kedua primer, terdakwa dikenakan pasal 12 (b), subsider pasal 5 ayat (2) dan lebih subsider pasal 11 UU 31/1999. Kemudian dakwaan ketiga, terdakwa dikenakan Pasal 8 Jo Pasal 18 UU 31/1999. Sedangkan pada dakwaan keempat terdakwa dijerat Pasal 12 (b) ayat (2) jo pasal 12 (c). (fai/aro)

Silakan beri komentar.