PINGSAN: Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih pingsan saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/11). Rina shock saat akan dilakukan penahanan. (FOTO-FOTO: AHMAD FAISHOL/JPNN/RADAR SEMARANG)
 PINGSAN: Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih pingsan saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/11). Rina shock saat akan dilakukan penahanan. (FOTO-FOTO: AHMAD FAISHOL/JPNN/RADAR SEMARANG)

PINGSAN: Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih pingsan saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (11/11). Rina shock saat akan dilakukan penahanan. (FOTO-FOTO: AHMAD FAISHOL/JPNN/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih pingsan saat akan ditahan dalam kasus dugaan korupsi bantuan subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar 2007-2008, dan tindak pidana pencucian uang, Selasa (11/11) kemarin. Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses persidangan.

”Memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Rina Iriani Sri Ratnaningsih di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto di Pengadilan Tipikor Semarang Selasa (11/11) kemarin.

rina (1)web

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penahanan tersebut penting untuk dilakukan. Pasalnya, dikhawatirkan terdakwa akan memengaruhi saksi-saksi meringankan (saksi a de charge) yang bakal dihadirkan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan pasal 26 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

”Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 hari ke depan. Terhitung sejak tanggal 11 November hingga 10 Desember 2014,” kata Dwiarso saat membacakan surat penetapan bernomor 138/XI/Pen.Pid.Sus.TPK/H/2014/PN.Smg tersebut.

rina (2)web

Mendengar putusan tersebut, terdakwa mengalami shock dan sempat tidak sadarkan diri. Bahkan, mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut sempat terbaring lama di ruang persidangan, sebelum mendapat penanganan dari tim dokter kejaksaan, dan dilarikan ke RS Bhayangkara Semarang.

Menanggapi putusan penahanan tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan. Sebab, dari awal menjalani persidangan, terdakwa tidak ditahan dengan alasan kooperatif mengikuti persidangan. Mereka menilai majelis hakim tidak konsisten dengan pernyataannya yang tidak akan menahan terdakwa selama bersikap kooperatif.

rina (3)web

”Saya rasa majelis hakim telah bertindak sewenang-wenang. Alasan pertimbangannya aneh dan tidak fair,” ujar Slamet Yuwono, salah satu tim penasihat hukum terdakwa.

Slamet menambahkan, sebenarnya kliennya telah menderita sakit sejak lama. Pada Mei 2014 lalu, yang bersangkutan menjalani operasi kepala lantaran menderita penyakit tremor. Ia sengaja tidak memberitahukan sakitnya dengan alasan agar dapat mengikuti persidangan hingga selesai. ”Saat ini juga kami akan menyampaikan surat pembantaran (permohonan penundaan penahanan sementara, Red),” tegasnya.

rina (4)web

Tepisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar Gunawan Wisnu menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan tim dokter kejaksaan, terdakwa diketahui dalam kondisi kesehatan yang buruk. Jika dipaksakan eksekusi penetapan majelis hakim dikhawatirkan akan membahayakan. ”Tensinya rendah, dan kondisi badannya menurun. Rekomendasi dokter dibawa ke RS untuk pemeriksaaan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Gunawan mengaku masih belum dapat memastikan kelanjutan perkara terdakwa sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan dokter RS Bhayangkara. Menurutnya, setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat, maka eksekusi segera dilaksanakan. ”Namun jika ternyata sakit, maka menunggu hingga sehat,” katanya seraya meninggalkan kantor Pengadilan Tipikor.

Untuk diketahui, dalam kasus ini terdakwa Rina Iriani dijerat pasal komulatif. Yakni, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider pasal 3, lebih subsider pasal 5 ayat (2) lebih-lebih subsider pasal 11 UU yang sama. Terdakwa juga dijerat pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (fai/aro/ce1)

JS: Penasihat Hukum Rina Akan Ajukan Surat Pembantaran