Buruh Kado 5 Ayam Mati ke Gubernuran

166
SINDIR GUBERNUR: Sembelih lima ekor ayam ke halaman Gubernuran Jateng dan menggantungnya di pintu gerbang sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang tutup mata terhadap buruh. (Adityo Dwi/RADAR SEMARANG)
 SINDIR GUBERNUR: Sembelih lima ekor ayam ke halaman Gubernuran Jateng dan menggantungnya di pintu gerbang sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang tutup mata terhadap buruh. (Adityo Dwi/RADAR SEMARANG)

SINDIR GUBERNUR: Sembelih lima ekor ayam ke halaman Gubernuran Jateng dan menggantungnya di pintu gerbang sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang tutup mata terhadap buruh. (Adityo Dwi/RADAR SEMARANG)

GUBERNURAN – Massa yang jumlahnya ratusan memadati sepanjang Jalan Pahlawan dan mengepung kantor Gubernuran, sekitar pukul 10.00, Selasa (11/11) kemarin. Adalah para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng berunjuk rasa menolak UMK 2015.

Mereka menuntut agar ada revisi UMK dan menolak rancangan peraturan gubernur (Rapergub) 2014 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di Jateng. Lantaran usulan UMK yang diajukan kabupaten/kota ke Gubernur Ganjar Pranowo masih tidak sesuai dengan angka KHL di 33 kabupaten/kota di Jateng.

Dalam aksi tersebut, buruh sempat menyembelih lima ekor ayam yang kemudian dilemparkan ke halaman Gubernuran Jateng. Sebagian juga digantung di pintu gerbang sebagai bentuk sindiran, karena pemerintah sudah membunuh kaum buruh. Yakni, dengan tidak memperhatikan kesejahteraan kaum buruh di Jateng.

”Ini simbol jika pemerintah sudah membunuh dan mengabaikan kaum buruh. Pemerintah sudah tidak ada keberpihakan kepada buruh, tapi lebih memihak pengusaha,” kata Sekertaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono.
Nanang menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas UMK di Jateng yang masih berada di tiga terendah skala nasional. Bahkan dari 35 kabupaten/kota, 33 di antaranya masih bermasalah. Penghitungan angka KHL, tidak sesuai dengan Permen nomor 13 tahun 2014.

”Hanya dua daerah yang menggunakan KHL benar, yakni Demak dan Kota Semarang. Lainnya masih jauh dari angka yang diinginkan dan seperti ada politisasi,” imbuhnya.

Buruh juga menolak adanya Rapergub Jateng 2014 tentang survei KHL. Buruh menilai, Pemprov Jateng masih jauh dari harapan. Mereka menuntut agar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo merevisi tentang KHL di Jateng. Selain itu, berharap agar UMK benar-benar memihak kaum buruh. ”Kesejahteraan buruh harus diprioritaskan. Kami menuntut agar gubernur merevisi UMK di Jateng,” kata Koordinator Aksi, Heru Budi Utoyo.

Heru Budi Utoyo menambahkan, ketika bahan bakar minyak (BBM) naik dan UMK rendah, jelas buruh menjadi korban. Sebab secara otomatis biaya hidup akan lebih besar dan semua kebutuhan mahal. ”Kami juga menolak, kenaikan harga BBM. Kebijakan itu akan membunuh kaum buruh,” tambahnya. (fth/ida/ce1)