Tantang Dewan Gugat Izin Prinsip

188

KENDAL—Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal membantah tuduhan anggota DPRD Kendal terhadap pemberian izin terpadu yang di nilai merugikan warga. Sebab izin prinsip lahan seluas 2.200 hektare kepada PT Jababeka atas pembukaan Kawasan Industri Kendal (KIK) di wilayah pesisir pantura Kaliwungu di nilai sudah sesuai prosedur.

Kepala BPMPT, Alex Supriyono mempersilahkan kepada DPRD Kendal untuk menggugat jika merasa pemberian izin di rasa tidak sesuai di Pengadilan Tata Usaha. “Silahkan kalau mau digugat, tidak masalah kami siap sepenuhnya,” ujarnya, Senin (10/11) di kantornya, kemarin.

Alex menjelaskan, jika pemberian izin prinsip sudah melalui kajian tim sebelum pemerintah daerah mengeluarkannya. Yakni ada 12 orang, diantaranya dari dasar hukum, tata ruang, lingkungan hidup, dan perindustrian. “Jadi BPMPT tidak akan mengeluarkan izin seluas 2.200 hektare yang diajukan PT Jababeka sebelum ada persetujuan dari tim. Bukan semata-mata atas kepentingan BPMPT semata,” tandasnya.

Termasuk dalam kajian hukum mengacu pada sejumlah peraturan yang ada. Seperti pemberian izin prinsip mengacu ada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 19 tahun 2009, Surat Izin Usaha Industri Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2009 dan Perda nomor 11 tahun 2008 dan Izin Lokasi Perbup nomor 39 tahun 2009.

Perihal penguasaan lahan, menurutnya memang saat ini KIK belum menguasai tanah sebelumnya. Dari 2.200 hektare baru ada sekitar 300 hektare yang sudah beralih nama kepada KIK. “Tapi izin prinsip tidak harus menunggu lahan dikuasai, dalam arti bisa di turunkan meskipun lahan belum di kuasai,” tandasnya.

Prosedur awal pendirian kawasan industri dijelaskannya memang harus memiliki izin prinsip lahan yang berlaku enam bulan. Setelah itu ditindaklanjuti pemohon dengan mengajukan izin lokasi yang berlaku tiga tahun. “Jika dalam tiga tahun setelah mendapatkan izin lokasi tidak ada aktivitas, maka bisa dicabut izinnya,” tandasnya.

Sedangkan anggapan diberikannya izin prinsip mengakibatkan tersanderanya lahan tambak warga hal itu diakuinya. Namun ada solusi, yakni tambak di jual kepada PT Jababeka atau jika ingin mendirikan perusahaan di lahan maka bisa disesuaikan dengan rencana pembangunan perusahan oleh PT Jababeka. “Jika tanah dijual petambak juga untung, karena pasti dibeli dengan harga yang tinggi oleh PT Jababeka. Hal ini harus direspon positif karena jika KIK nanti berdiri akan banyak menyerap tenaga kerja,” tambahnya.

Sementara dari Komisi A DPRD Kendal menilai Pemkab memberikan izin prinsip secara gegabah dan tergesa-gesa. Seharusnya izin prinsip diberikan setelah PT Jababeka menguasai tanah terlebih dahulu.

Dengan dikantonginya izin prinsip oleh PT Jababeka, praktis membuat para petani tambak yang sudah puluhan tahun menggarap lahan akan menuai rugi. “Sebab tidak bisa mengelola tambak kecuali harus menjualnya kepada KIK,” kata Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin. (bud/ric)