Hakim Tolak Eksepsi Tamzil

189
SERIUS: Terdakwa M. Tamzil saat mendengarkan majelis hakim membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
 SERIUS: Terdakwa M. Tamzil saat mendengarkan majelis hakim membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SERIUS: Terdakwa M. Tamzil saat mendengarkan majelis hakim membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Bupati Kudus periode 2003–2008 M. Tamzil terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kudus 2004–2005. Atas penolakan tersebut, pemeriksaaan perkara terhadap yang bersangkutan akan tetap dilanjutkan.

”Mengadili, menyatakan menolak seluruhnya eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya,” ungkap Hakim Ketua Antonius Widijantono dalam putusan selanya di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (10/11).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak cermat tidaklah berdasar. Pasalnya, surat dakwaan telah disusun secara lengkap sesuai dengan ketentuan formil maupun materiil. Yaitu memperinci secara jelas perbuatan terdakwa, juga waktu dan tempat perbuatan terdakwa. ”Oleh karenanya, eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya haruslah ditolak,” ujar Antonius didampingi Hakim Anggota Hastopo dan Robert Pasaribu.

Dalam kesempatan tersebut, majelis hakim juga menyatakan menolak atas permohonan penasihat hukum terdakwa untuk penangguhan penahanan atas kliennya. ”Setelah mempertimbangkan, kami belum bisa memenuhi permintaan saudara,” kata majelis hakim yang kemudian memutuskan menunda persidangan dan melanjutkan kembali pekan depan.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Tamzil diduga telah melaksanakan proyek pengadaan sarana prasarana pendidikan tanpa melalui perencanaan yang matang dan sesuai mekanisme anggaran yang benar dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar. Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Ruslin, terdakwa melakukan kerja sama dengan Abdul Gani selaku Direktur CV Gani and Sons dalam pengadaan sarpras tersebut. Dalam kerja sama itu, disepakati pengadaan sarpras dengan biaya Rp 21,84 miliar dan pembayaran akan dibebankan pada APBD Kudus TA 2004 dan TA 2005.

Menurut dakwaan jaksa, proyek tersebut melanggar prosedur pengadaan sarpras yang seharusnya tidak dalam bentuk kerja sama. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam pengadaan sarpras kepala daerah harus mengadakan lelang sebelumnya. Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan dakwaan subsideritas. Primer, melanggar pasal 2 ayat jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fai/aro/ce1)