Lahan Tambak Warga Tersandera KIK

152

KENDAL—Kawasan Industri Kendal (KIK) yang akan memakan lebih kurang 2.700 hektare lahan tambak dinilai justru akan merugikan warga. Khususnya para pemilik tambak di Desa Mororejo, Wonorejo, Purwokerto, Turunrejo dan Brangsong.

Hal itu karena dengan telah diterbitkannya izin prinsip lahan industri kepada KIK oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal. Sebab dengan turunnya izin tersebut di nilai KIK akan mudah melakukan monopoli pada tanah pemilik lahan tambak. Sebab dengan izin yang di kantongi KIK akan dapat dengan mudah membangun perusahaan ataupun pabrik-pabrik meskipun di sekitar area ada tambak warga.

Praktis para petani tambak yang tidak menyerahkan lahan tambaknya kepada KIK akan rugi karena tambak tidak lagi bisa produktif. “Sementara masyarakat yang sudah bertahun-tahun memiliki tanah tersebut, jika ingin mendirikan usaha di kawasan harus membeli lahan terlebih dahulu dan izin proses dari KIK sebagai badan yang telah mengantongi izin prinsip,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin, Minggu (9/11).

Selain itu, monopoli tersebut menurutnya bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Yakni swasta dilarang memonopoli penguasaan lahan atas masyarakat. “Jadi kami menilai pemberian kewenangan KIK untuk menguasai lahan sangat merugikan warga,” tandasnya.

Menurutnya dalam hal ini, Pemkab di nilai sewenang-wenang dalam memberikan izin kepada KIK untuk membebaskan lahan milik warga. Sebab berakibat warga yang memiliki lahan selama puluhan tahun harus tersandera karena mau tidak mau hanya boleh menjual kepada KIK. “Mestinya warga pemilik lahan bebas menjual tanahnya kepada pihak mana pun,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dia terima saat ini lahan yang sudah dibebaskan mencapai 560 hektare. “Yang baru diurug pada tahap pertama ini mencapai 20 hektare,” tambahnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi A, Rubiyanto. Dia menambahkan, meski lahan yang sudah dibebaskan mencapai 560 hektare, tapi KIK baru menyetor pajak tahap pertama Rp 1,4 miliar dan tahap kedua Rp 690 juta. “Pajak itu untuk lahan seluas 300 hektare, jadi masih kurang separo,” katanya.

Komisi A mengaku menerima keluhan dari perusahaan yang akan berdiri di kawasan KIK. Sebab mereka di wajibkan membeli lahan yanng sudah di kuasai KIK dengan harga yang sangat tinggi.

Kepala BPMPT Kendal, Alex Supriyono mengatakan, jumlah total lahan yang sudah dikuasai KIK mencapai 1.100 hektare. Dari luasan tersebut, 300 hektare di antaranya sudah bersertifikat. Menurutnya, perihal izin prinsip yang diberikan sudah sesuai aturan. Meskipun KIK belum menguasai lahan seluruhnya, tapi Pemkab dapat memberikan izin. “Jadi pengusaha ingin mendirikan perusahaan harus izin kepada KIK bukan kepada kami,” jelasnya. (bud/ric)