Dewan Tuding KAI Rampok Tanah

200

“PT KAI kurangajar, sewenenag-wenang dan seakan punya kekuasaan tidak terbatas. Saya akan sampaikan permasalahan ini kepada pimpinan dewan, nanti seperti apa rekomendasinya,” Anggota DPRD Kabupaten Semarang. The Hok Hiong

AMBARAWA- Kasus tanah bersertifikat hak milik di lingkungan Bugisan, Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, yang digusur PT KAI untuk reaktifasi jalur Kereta Api bertambah. Sebelumnya hanya empat warga yang mengadu kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang karena digusur. Kali ini korban penggusuran tanah bersertifikat bertambah lagi, ada tiga orang warga Bugisan lainnya yakni Irawan, Supriyadi, Herman, yang bernasib sama.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi PDIP, The Hok Hiong mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan warga. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pengecekan pada tanah-tanah milik warga. The Hok menilai PT KAI sewenang-wenang dalam melakukan upaya reaktivasi jalur KA di Bugisan. Sebab ada sejumlah tanah warga yang bersertifikat tetapi diminta paksa oleh PT KAI. Apalagi warga diminta membayar sewa jika tidak mau memberikan tanah dan mau menempatinya.

“Negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini, harus dicek sertifikat ini benar atau tidak lalu harus ada penyelesaiannya. Saya juga menyesalkan karena Kepala Kelurahan ikut-ikutan di tim-nya KAI dan turut mengintimidasi warga,” kata The Hok Hiong, Minggu (9/11) kemarin.

Diungkapkan The Hok Hiong, tanah milik PT KAI sudah jelas batas-batasnya berupa patok yang terbuat dari rel kereta yang dicor dan ditanam. Sementara warga mendirikan di luar patok-patok tanah milik PT KAI. Bahkan tanah yang ditempati warga itu juga sudah keluar sertifikat hak milik. Artinya tanah-tanah tersebut sudah menjadi hak milik warga. “Tanah tersebut ada patok-patok zaman Belanda bentuknya rel ditanam dan dicor. Patok peninggalan Belanda itu berada di depan rumah. Jadi warga bersertifikat itu tidak melanggar,” tandasnya.

Menurut The Hok, sesuai ketetapan dalam reaktivasi rel KA, perluasan ruang untuk rel KA yakni 6 meter dari as rel baik kanan dan kiri, sehingga total tanah yang digunakan 12 meter. Tetapi pada kenyataannya, PT KAI justru memperluas tanahnya melebihi batas 12 meter, hingga mencaplok tanah warga yang bersertifikat hak milik. “PT KAI kurangajar, sewenenag-wenang dan seakan punya kekuasaan tidak terbatas. Saya akan sampaikan permasalahan ini kepada pimpinan dewan, nanti seperti apa rekomendasinya,” imbuhnya.

Sementara itu Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang, Suprapto tetap mengklaim bahwa rumah-rumah warga tersebut masuk ke tanah PT KAI. Sebab ada patok sebagai batas tanah milik KAI. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan sesuai prosedur. “Kami tidak ingin melanggar hukum saat penertiban,” kata Suprapto. (tyo/zal)