Layani 200 Paspor Per Bulan

114
SOSIALISASI : Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng saat sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
SOSIALISASI : Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng saat sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
SOSIALISASI : Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng saat sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK – Pembuatan paspor untuk bepergian ke luar negeri semakin diperketat. Kendati demikian, pembuatan paspor tersebut lebih mudah dan lebih cepat. Biaya juga relatif murah, yakni hanya Rp 160 ribu hingga Rp 360 ribu. Paspor bisa diambil setelah melakukan pembayaran di bank.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi kelas I Semarang, Abdul Gofur di sela sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berlangsung di Hotel Amantis, Kota Demak, kemarin. Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan 8 pos untuk melayani pembuatan paspor. Karena itu, setiap bulan setidaknya bisa melayani 200 paspor. “Kita sudah terapkan sistem One Stop Service (OSS) sejak 30 September lalu,” terang Abdul Gofur.

Kantor Imigrasi Semarang hanya melayani untuk warga Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan dan Kudus. Menurutnya, kebutuhan paspor sekarang ini sangat diperlukan. Ini seiring dengan makin mudahnya bepergian ke luar negeri. “Membuat paspor cuma melengkapi KTP, Kartu Keluarga (KK), akte lahir atau ijazah. Nama harus sesuai semua. Jika berbeda sistem otomatis akan menolak data yang masuk,” katanya.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng, Wisnu Daru Fajar menambahkan, adanya UU baru tersebut, lalu lintas keluar masuk sebuah negara, termasuk Indonesia telah diatur dengan sistem yang dibangun imigrasi. Semua telah diatur dengan jelas, termasuk keberadaan orang asing. UU baru ini juga makin memperketat pemberian sanksi bagi petugas imigrasi yang berani melanggar aturan, termasuk membocorkan data imigrasi.

“Lalu lintas keluar masuk negara itu banyak kepentingan yang menumpangi. Sebab, seseorang yang masuk ke sebuah negara dengan legal ternyata setelah itu mengerjakan sesuatu yang ilegal. Pun, sebaliknya. Ada yang masuk ilegal tapi untuk bekerja yang legal,” ujar dia. Karena itu, dalam UU tersebut juga diatur tentang keberadaan rumah detensi, yakni tempat orang asing menjalani tindakan keimigrasian karena diketahui melanggar aturan.

Menurut Wisnu, semua pelayanan di imigrasi berbasis teknologi. Karena itu, semua terekam dalam data yang akurat. “Jika tidak, maka bisa dikatakan sebagai ilegal,” jelasnya. Saat ini, kata dia, lalu lintas keluar masuk negara makin ramai. Bahkan, para pelaku kejahatan transaksional termasuk penyelundupan manusia pun kerap memanfaatkan lalu lintas perlintasan negara. ”Untuk itu, pengamanan yang dilakukan imigrasi pun berstandar internasional. Ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” katanya. (hib/ric)