Alokasikan Anggaran, DED Belum Ada

123

BALAI KOTA – Dana renovasi total Terminal Terboyo telah dialokasikan dalam APBD murni 2015, melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang sebesar Rp 25 miliar, namun anggaran tersebut belum diimbangi dengan detail engineering design (DED) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Kepala Dishubkominfo Kota Agus Harmunanto menjelaskan, DED untuk Terminal Terboyo sebenarnya sudah ada, namun perlu diubah karena yang sebelumnya adalah DED untuk pembangunan satu tahap. Rencana sebelumnya Terminal Terboyo direnovasi secara total hanya dalam satu tahap dengan anggaran dari pemerintah pusat. Tapi karena jadinya dianggarkan sendiri maka menjadi bertahap sesuai kemampuan anggaran dari pemkot. ”Sembari pengalokasian Rp 25 miliar disetujui oleh dewan, kita targetkan DED perubahan itu sudah jadi pada pertengahan bulan November ini, sehingga begitu disahkan bisa langsung dilakukan pelelangan kegiatan,” terangnya.

Jika dilakukan kegiatan renovasi total dalam satu tahap kebutuhan anggarannya seluruhnya mencapai Rp 70-80 miliar. Pada RAPBD 2015 ini pemkot hanya mampu mengalokasikan Rp 25 miliar. Meski DED belum jadi, prioritas renovasi dalam tahap pertama ini akan dilakukan pembangunan landasan dan bangun ruko-ruko pedagang. ”Rencana pembangunan akan dilakukan dalam tiga tahap, setelah 2015 akan dilakukan di 2016 dan 2017,” ujarnya.

Agus Harmunanto menjelaskan gagalnya permintaan bantuan dana dari pemerintah pusat dikarenakan pemerintah pusat menilai Terminal Terboyo belum kebutuhan yang mendesak karena Kota Semarang sudah memiliki Terminal Mangkang. ”Padahal pola kita menginginkan di setiap ’mulut’ masuk Kota Semarang ada tempat pemberhentian bus. Di timur ada Terminal Penggaron, di barat ada Terminal Mangkang, dan di utara Terminal Terboyo kita ingin dikembangkan. Di selatan juga nanti ada terminal di Banyumanik,” terangnya.

Terpisah, pakar transportasi dari Unika Soegijopranoto Semarang Joko Setijowarno menilai, Terminal Terboyo kategori terminal tipe A. Itu artinya pemerintah pusat melalui Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan punya kewajiban untuk membangunnya. Daerah cukup menyediakan lahan dan DED serta perizinan yang terkait.

Menurutnya, Ditjen Perhubungan Darat mau bantu membangun, tapi selama ini komunikasi antara Pemkot dan Kemenhub kurang bagus. Terminal daerah lain di Jateng sudah dibangun atas bantuan Kemenhub seperti di Solo, Wonogiri, Klaten, Pacitan, Tulungagung, Toraja, dan lain-lain. ”Perbaiki komunikasi dengan Kemenhub agar pemkot dapat perhatian lebih dari sektor transportasi,” tegasnya. (zal/ce1)