DISIDAK : Galian penambangan pasir di dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon yang dicurigai ilegal saat di sidak Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 DISIDAK : Galian penambangan pasir di dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon yang dicurigai ilegal saat di sidak Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

DISIDAK : Galian penambangan pasir di dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon yang dicurigai ilegal saat di sidak Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Bupati Kendal Widya Kandi Susanti melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pekerjaan galian C ilegal. Pasalnya selama ini keberadaan penambang galian C tersebut selalu kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP.

Saat dilakukan sidak galian C di Dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, tampak sejumlah pekerja lari terbirit-birit dan berusaha bersembunyi. Yakni saat Bupati Widya mendatangi lokasi penambangan pasir di sungai Kali Bodri. Widya juga sempat marah-marah saat mengetahui sejumlah pekerja galian C ilegal melakukan aktivitas penambangan pasir di daerah aliran Kali Bodri. Orang nomor satu di Kendal itu segera meminta bantuan aparat Polsek Pegandon dan Satpol PP untuk menyingkirkan alat berat yang digunakan pekerja. Akibatnya, sejumlah truk langsung meninggalkan lokasi tambang.

Sejumlah pekerja juga segera meninggalkan lokasi dan memilih bersembunyi ketika melihat kedatangan Widya. Saat ditanya, beberapa pekerja hanya mengatakan pengelola tambang galian C di Dusun Tanjung Desa Wonosari adalah salah seorang pengusaha di Semarang. Sedangkan mengenai izin yang sudah habis, mereka mengaku tidak tahu.

Widya mengatakan, sidak yang dilakukannya merupakan dampak dari tindakan kucing-kucingan antara pengelola galian C dan petugas Satpol PP selama ini. “Semua pengusaha galian C ini tidak memiliki izin penambangan. Tapi ketika diperingatkan mereka berhenti sejenak dan kembali melakukan aktivitas ketika pemerintah setempat atau Satpol PP lengah,” ujarnya, Senin (3/11).

Bupati memang memberikan sanksi dengan menyita sejumlah alat berat. Meski demikian Widya tidak memberi sanksi tegas dengan tindakan hukum. Para pekerja galian C dibiarkan pergi begitu saja tanpa adanya jeratan hukum. Dari pantauan di lokasi, daerah aliran Kali Bodri sudah sangat memprihatinkan akibat tindakan para penambang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kendal Prapto Utono menngatakan akan memperbaiki perda tentang galian C. Sebab menurutnya dampak yang ditimbulkan galian C dapat menyebabkan bencana dan kerusakan alam yang semakin parah. “Meskipun itu wewenang Pemprov Jateng. Tapi daerah juga perlu dipertegas aturannya, sehingga masyarakat tidak diresahkan,” tuturnya. (bud/ric)