Dewan Minta Perda

203
RAWAN ROBOH: Dua tower BTS berdiri menjulang di perbukitan yang sudah dikepras bagian bawahnya di kawasan Silayur, Ngaliyan, Semarang. (ARIF RIYANTO/RADAR SEMARANG)
 RAWAN ROBOH: Dua tower BTS berdiri menjulang di perbukitan yang sudah dikepras bagian bawahnya di kawasan Silayur, Ngaliyan, Semarang. (ARIF RIYANTO/RADAR SEMARANG)

RAWAN ROBOH: Dua tower BTS berdiri menjulang di perbukitan yang sudah dikepras bagian bawahnya di kawasan Silayur, Ngaliyan, Semarang. (ARIF RIYANTO/RADAR SEMARANG)
1

BALAI KOTA – DPRD Kota Semarang berharap pemkot melakukan penataan tower Base Transceiver Station (BTS) yang ada di kota ini. Mengingat saat ini banyak titik tower didirikan tanpa memperhatikan estetika. Terlebih sering terjadi persoalan dengan masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiono menyikapi menjamurnya tower ilegal di Kota Atlas ini.

”Kita berharap ada penataan ulang terkait tower-tower di Kota Semarang. Kalau bisa pemerintah ikut memiliki tower itu, sehingga koordinasi bisa lebih mudah,” ujarnya kemarin (3/11).

Jika memang ada yang tidak berizin, pihaknya meminta satpol PP melaksanakan penegakan secara tegas. ”Kalau memang sejak awal diketahui melakukan pelanggaran atau izinnya baru proses tapi tower sudah didirikan itu ya harus ditindak,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebelumnya dewan sudah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membuat perda tower bersama. Namun hingga kini belum juga selesai.

”Kita sudah bahas tapi belum selesai. Tahun 2015 nanti juga belum masuk prolegda. Kemarin (pembahasan) sempat terhenti karena dalam suasana pemilihan legislatif, sehingga konsentrasi dewan tidak fokus. Tapi nanti kita akan selesaikan,” terang legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Disinggung masih minimnya pendapatan retribusi dari tower tersebut, Wiwin berharap pemkot bisa meningkatkan nilai retribusi pendirian tower sesuai dengan amanat Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

”Kita berharap perda retribusi untuk tower bisa direvisi. Karena sesuai amanat RPJMD setiap tahun target harus naik 12,5 persen. Kalau targetnya dituntut harus naik, ya minimal retribusinya juga dinaikkan,” tandasnya. ”Selama ini saya melihat banyak target stagnan, tidak mengacu RPJMD,” imbuhnya.

Kasie Informatika Dishubkominfo Kota Agus Siswanto membeber, di Kota Semarang ada sekitar 600 titik tower. Pihaknya mengklaim semua tower yang ada di dalam database-nya berizin. Disinggung mengenai banyak pemilik yang mengamuflasekan towernya, seperti dibuat tandon air, penerangan jalan, dan lainnya, menurut Agus itu sah-sah saja.

”Memang bentuknya ada yang biasa, ada yang tandon air, ada yang lampu, itu namanya kamuflase, untuk estetika saja. Itu tidak masalah. Karena semua yang membayar maintenance tower itu ya pemiliknya, jadi meringankan pemerintah,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya juga tidak menampik jika masih ada sejumlah tower yang tidak memiliki izin. Sehingga terpaksa harus dibongkar. Masalah perizinan ada di BPPT, pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait batas ketinggian tower. ”Biasanya izin baru proses, tapi tower sudah berdiri, itu menjadi kewenangan BPPT. Kita hanya memberikan rekomendasi ketinggiannya saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ketinggian tower berdasar radius dari bandara. Seperti jarak 2-4 kilometer, maka tinggi maksimal tower 45 meter, jarak 4-6 kilometer, ketinggian tower 45 meter plus lima persen. ”Kemudian yang lebih dari 6 kilometer, ketinggian tower bisa mencapai 150 meter,” tandasnya.

Bingungkan Investor
PT Indosat Tbk selaku operator seluler merasakan ketidakjelasan aturan pemerintah dan tuntutan masyarakat yang kerap tak masuk akal, terkait pendirian tower BTS di beberapa tempat. Kendati pihak Indosat selama ini sudah memenuhi segala permintaan pemerintah maupun masyarakat.

”Prinsipnya kami selaku pemilik tower akan menaati peraturan yang ditertibkan pihak pemerintah daerah, baik dalam pengurusan perizinan IMB maupun izin gangguan. Kami selama ini mengikuti saja, meski terasa sangat memberatkan,” kata Manager Tower Operation Jateng-DIJ, PT Indosat Tbk, Kusnianto, didampingi Sugito, anggota timnya, Senin (3/11).

Kendati begitu, pemerintah daerah sudah seharusnya memperbaiki peraturan perizinannya untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Selama ini, pihak operator seluler yang semakin tipis membukukan revenue, justru menjadi sapi perah. Terbukti, saat pemerintah sudah mengeluarkan izin IMB pendirian tower, justru membiarkan masyarakat menuntut kompensasi berupa uang kepada operator seluler maupun provider BTS.

”Logikanya, kalau pemerintah sudah mengeluarkan izin IMB, berarti semuanya sudah beres dan final. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak demikian. Justru pemerintah membiarkan masyarakat menuntut kompensasi yang sangat tinggi terhadap operator seluler,” tandasnya prihatin.

Dia menilai, tuntutan masyarakat saat ini sudah kebablasan. Padahal kalau jaringan operator seluler tidak merata, masyarakat juga komplain. Begitu didirikan jaringan, justru operator seluler dijadikan ”mesin ATM”, dituntut dengan kompensasi yang tidak masuk akal.

”Bisnis telekomunikasi jadi mahal, ya karena banyak tuntutan seperti itu. Sehingga untuk mendirikan BTS, investasinya sungguh sangat besar luar biasa besarnya,” imbuhnya.

Kusnianto mencontohkan, ketika operator seluler bermaksud menyewa tanah warga untuk pendirian BTS, selalu dihargai lebih mahal dari harga normal. Minimal 2 kali lipat hingga tak terbatas. Bahkan, Indosat berkali-kali membongkar BTS lantaran tuntutan masyarakat yang kerap tidak masuk akal. ”Pemerintah harus memperbaiki aturan pendirian tower ini agar ada kepastian hukum,” harapnya.

Sebenarnya upgrade perkembangan teknologi informasi dan kemunikasi, yang diuntungkan masyarakat. Namun masyarakat lupa, perkembangan itu membutuhkan investasi pembangunan infrastruktur berbiaya mahal. ”Tapi masyarakat sepertinya kebablasan, selalu mengajukan tuntutan seenaknya sendiri,” katanya.

Pihaknya juga mengakui aturan pendirian tower antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berbeda-beda. Bahkan ada yang menyalahi aturan di atasnya. Misalnya, dalam SKB 4 menteri dan 1 badan, seharusnya tower setinggi lebih dari 6 meter baru dipersyaratkan adanya IMB. Tapi kebanyakan pemerintah daerah menetapkan semua tower BTS setinggi berapapun harus ada IMB-nya. Kemudian izin gangguan seharusnya hanya yang menggunakan genset, tapi semua BTS ditetap harus mengajukan izin gangguan.

Tak hanya itu, operator seluler dituntut memperbaharui IMB dan izin gangguan dengan meminta persetujuan masyarakat secara periodik antara 2-3 tahun. ”Banyak BTS kami sudah berdiri lama, akhirnya dibongkar hanya karena aturan yang tidak jelas tersebut. Ini kan merugikan investor,” tandasnya berharap ada perubahan aturan.

Pihaknya merasakan ketidakjelasan aturan tersebut sejak 2000, setelah reformasi. Masyarakat seolah menjadi pengendali utama, semaunya melakukan tuntutan. ”Padahal kalau kami mendirikan tower BTS, turut meningkatkan perekonomian di daerah setempat. Karena jaringan telekomunikasi lancar, menggerakkan beragam bisnis lain,” katanya.

Dirasakan, kondisi memprihatinkan tersebut terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. ”Peran pemerintah dalam membuat regulasi harus diperkuat, terutama terhadap tower yang sudah berdiri dan memiliki IMB, harusnya dilindungi,” tegasnya.

Terkait masyarakat yang kerap menggunakan alasan adanya radiasi di sekitar BTS untuk menuntut sejumlah uang, pihak Indosat memastikan bahwa radiasi BTS di bawah ambang batas. Kalau bicara radiasi, matahari, televisi, radiao bahkan handphone juga mengandung radiasi.

”Tapi semua sudah diteliti dan terukur, bahwa radiasi seluler masih di dalam ambang yang diperbolehkan. Banyak BTS kami yang berdiri di atas gedung rumah sakit, tidak menjadi persoalan. Karena memang tidak mengganggu kesehatan,” tandasnya mencontohkan.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi seluler terus maju. Setelah teknologi 3G, saat ini sudah berkembang menjadi teknologi 4G. ”Semua itu membutuhkan pembangunan infrastruktur dengan investasi tidak sedikit. Perkembangan tersebut juga untuk melayani masyarakat. Tapi kalau kami terus dituntut dengan biaya yang tak masuk akal, rasanya penerapan perkembangan teknologi di Indonesia menjadi sangat berat,” pungkasnya. (zal/ida/aro/ce1)