Tak Ada Perda, Retribusi Menguap

202

Bangunan tower berdiri di penjuru Kota Semarang. Saat ini, sedikitnya ada 600 tower yang didominasi tower BTS Base Transceiver Station berdiri di 16 kecamatan di wilayah Kota Atlas. Ironisnya, separo lebih tower seluler tersebut diduga ilegal alias tak mengantongi izin.

ADA banyak modus pendirian tower seluler. Ada yang mendirikan tower menjulang tinggi di lahan kosong, ada yang didirikan di atas gedung bertingkat, ada yang di menara masjid, bahkan ada pula yang dikamuflase layaknya tower tandon air.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaidi, menyebutkan, saat ini jumlah tower BTS di Kota Semarang diperkirakan mencapai 600 titik. Dari 600 bangunan tower itu, kata Zaidi, diperkirakan tidak sampai 300 bangunan yang legal. Separo lebih bangunan tower bisa dikatakan tidak berizin.

”Jika satu tower saja membayar Rp 1 juta misalnya, sudah berapa nilai rupiah yang menguap akibat aktivitas tower ilegal itu,” ungkapnya kepada Radar Semarang.

Zaidi mengatakan, maraknya bangunan tower ilegal berdampak pada kerugian pendapatan negara yang mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, pihaknya mendorong kepada Pemkot Semarang melakukan pemutihan data dan segera mengeluarkan regulasi khusus mengatur pembangunan tower supaya ada payung hukumnya.

”Kami sudah berkali-kali mendorong Pemkot Semarang untuk menerbitkan perda khusus mengenai tower seluler. Paling tidak nantinya tiga tahun sekali pemilik tower bisa melaporkan pada instansi terkait. Bahkan selama ini ratusan tower masih menggunakan izin lama, sekitar 15 tahun yang lalu. Selain itu pembayaran izin juga harus dinaikkan, berapa pun pasti pemilik tower akan mau, supaya PAD (pendapatan asli daerah) meningkat,” tegasnya.

Camat Semarang Tengah, Bambang Suranggono, mengakui, saat ini pendirian tower bermacam-macam. Terkadang pembangunan tower menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, pembangunan tower juga menyesuaikan estetika kota.

”Memang di Kota Semarang ini banyak tower yang berdiri. Ada jenis tower berkaki empat. Ada tower monopol, satu tiang saja seperti pohon kelapa menjulang tinggi tanpa menggunakan kabel-kabel. Tiangnya ditanam di tanah. Ada juga tower yang memakai pohon untuk estetika keindahan kota. Jadi, bisa untuk penerangan jalan juga,” jelasnya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Agus Riyanto, sebagian besar pemilik tower mengajukan proses perizinan sekalian mendirikan bangunan. Akibatnya, banyak bangunan tower yang diduga belum mengantongi izin.

”Diperkirakan mencapai 600 bangunan tower yang sudah berdiri. Namun jumlah itu yang memiliki izin tidak mencapai 300 bangunan. Kota Semarang juga belum ada perda yang mengatur bangunan tower. Selama ini masih memakai Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan (IMB),” terangnya.

Perizinan mendirikan bangunan tower, lanjut dia, DTKP hanya mengeluarkan izin teknis dan Keterangan Rencana Kota (KRK). Selanjutnya izin prinsip diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Bahkan retribusi perizinan untuk mendirikan tower saat ini masih cukup murah, di bawah Rp 5 juta.

”Di Kota Semarang, retribusi perizinan juga masih rendah. Selama ini, retribusi perizinan tower hanya dikenakan biaya mengurus IMB dan HO (izin gangguan). DTKP hanya menangani teknis saja. Ke depan, kami akan berupaya untuk melakukan pembahasan perda terkait pembangunan tower agar ada pendapatan dari pajak tower. Sebab, selama ini setelah tower berdiri tanpa ada pembayaran pajak. Karena memang belum ada payung hukumnya,” paparnya.

Biasanya, biaya yang besar dalam pendirian tower justru untuk membayar kompensasi ke warga sekitar lokasi, kompensasi ke RT/RW bahkan juga kelurahan dan kecamatan yang tanpa disertai bukti hitam di atas putih.

Seorang warga bisa menerima uang kompensasi Rp 5 juta-Rp 20 juta tergantung jauh-dekatnya (radius) dengan lokasi pendirian tower. Yang menikmati lagi, adalah para pemilik lahan dan pemilik gedung bertingkat yang disewa untuk pendirian tower selular. Sebab, besarnya uang sewa mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala BPPT Kota Semarang Sri Martini mengaku, tidak mengetahui berapa jumlah bangunan tower ilegal yang berdiri di Kota Semarang. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya melayani perizinan pembangunan tower di Kota Semarang.

”Kalau di data kami, pihak yang mengurus pembangunan tower seluler di Kota Semarang baru sekitar 80-90 titik. Kalau yang ilegal kami tidak tahu. Sebab, izin prinsip serta KRK (keterangan rencana kota) terlebih dahulu dari Dishubkominfo seperti letak ketinggian itu dari Dishubkominfo. Memang persyaratan mendirikan bangunan tower harus ada izin gangguan (HO), IMB, izin pendirian tower, persetujuan rumah sakit dan izin usaha jasa konstruksi,” paparnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P Martanto melalui Kabid Trantibunmas, Kusnandir, mengakui, hampir separo tower yang berdiri di Kota Semarang belum mengantongi izin. Dikatakan, pembangunan tower ada yang dilakukan sendiri oleh operator tower, dan ada juga yang dilakukan pemborong.

”Kalau pemborong sudah mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK), dia langsung mengerjakan. Padahal pemiliknya masih mengurus perizinan,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, jumlah tower yang berdiri di Kota Semarang mencapai 550-600 buah. Diakui, tak adanya perda khusus pendirian tower ini membuat para pemilik tower lebih leluasa melakukan pelanggaran. Sebab, selama ini pembangunan tower masih menggunakan Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) yang dinilai kurang detail diberlakukan untuk izin pendirian tower. (mg9/aro/ce1)