Bupati Larang Desa Ajukan Proposal

150

KENDAL—Bupati Kendal Widya Kandi Susanti melarang desa untuk mengajukan proposal bantuan dana pembangunan ke Pemkab Kendal. Hal tersebut menyusul sudah ada anggaran pembangunan tiap desa yang jumlahnya mencapai Rp 500 juta.

Rinciannya, dari Pemkab Kendal sendiri telah menganggarkan Rp 350 juta untuk setiap desa. Sisanya Rp 150 juta dari pemerintah pusat. “Jumlah tersebut cukup banyak, karena sebelumnya tiap desa hanya menerima Dana Alokosi Desa (DAD) sebesar Rp 75 juta,” katanya, Jumat (31/10). Jumlah desa dan kelurahan di Kendal sendiri ada 286. Rinciannya kelurahan 20 dan desa 266. Jadi total DAD yang akan diterima seluruhnya berjumlah Rp 133 miliar. “Dengan jumlah tersebut, setiap desa dapat melakukan perencanaan terhadap daerahnya sendiri,” tuturnya.

Dengan dana tersebut, selain pembangunan para kepala desa diharapkan mampu mengembangkan UKM. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian desa yang secara tidak langsung bisa membantu desa untuk memajukan desa. Dari dana Rp 500 juta tersebut, lanjut Widya juga perlu diperhatikan adalah peran PKK. Sebab PKK juga mendidik masyarakat soal kesehatan, pendidikan, ketrampilan bahkan pembentukan UKM.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapermaspemdes) Kendal, Subaidi mengatakan dengan adanya DAD pada 2015, sekaligus akan menghilangkan fasilitas tanah bengkok yang selama ini dinikmati para kepala desa. “Tanah bengkok tetap menjadi tanah desa. Tapi hasil pengolahan tanah masuk kas desa bukan masuk kepada kepala desa dan perangkat, melainkan masuk ke kas desa,” katanya.

Para kepala desa akan menerima gaji yang bersumber dari DAD yang bersumber dari APBD daerah maupun APBN. Sehingga dipastikan gaji para kepala desa akan berbeda karena bergantung dari DAD yang didapatkan desa. “Besar gajinya masih menunggu Surat Keputusan (SK) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) disahkan. Tapi besarnya gaji kepala desa dan perangkat desa kisaran 40-60 persen dari DAD yang masuk.,” tuturnya. Dengan angka DAD sebesar 500 juta per tahun, maka kisaran gaji kepala desa dan perangkat adalah Rp 200 – Rp 300 juta per tahun atau Rp 16,6 – Rp 25 juta perbulan. (bud/ric)