Eksepsi Terdakwa Dinilai Tak Berdasar

154

MANYARAN–Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menilai bahwa eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng, Susanto Wedi, bersama dengan penasihat hukumnya tidak berdasar. Sebab, eksepsi tersebut tidak ditopang dengan dasar argumentasi yuridis.

Hal itu diungkapkan JPU, Tomy Untung Setiawan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan aplikasi software inti perbankan Core Bangking System (CBS) Bank Jateng dengan terdakwa Susanto Wedi, Kamis (30/10). Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang itu beragendakan tanggapan atas eksepsi.

Untung menjelaskan, eksepsi terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat tidaklah benar. Pasalnya, dalam penyusunan surat dakwaan telah dilengkapi syarat-syarat formal maupun materiil dan sesuai ketentuan. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. “Justru eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya yang tidak cermat. Sebab melampaui lingkup keberatan karena mengajukan materi yang menjadi objek pemeriksaaan,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Atas tanggapan itu, Untung memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan terdakwa sekaligus menerima surat dakwaan yang mereka ajukan. Selain itu, mereka juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan melanjutkan perkara. “Karena telah memasuki pokok materi, maka harus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dalam persidangan,” imbuh Untung didampingi JPU Herry Febri.

Terhadap permohonan JPU, majelis hakim menyatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu. Selanjutnya, putusan untuk dilanjutkan atau tidak pemeriksaan kasus tersebut akan disampaikan pada persidangan selanjutnya. “Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis (6/11) dengan agenda putusan sela,” ucap Gatot sebelum mengakhiri persidangan.

Perlu diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan JPU pada persidangan sebelumnya, terdakwa Susanto Wedi didakwa bersama dengan Bambang Widiyanto (tersangka dalam kasus yang sama) dan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) telah melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 3,1 miliar. Atas hal itu, ia dijerat melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Dan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang yang sama.

Terhadap dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa, Edy Mulyono menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat JPU adalah batal demi hukum. Sebab, surat dakwaan didasarkan atas hasil penyidikan yang tidak sah. Selain itu, ia juga menilai bahwa surat dakwaan error in persona. Menuruntya, seharusnya yang bertanggungjawab adalah pihak pembuat dan menandatangani kerjasama yakni Hariyono dan Ispriyanto serta pihak kedua Presdir PT SCC Widarto Winardjo. “Terdakwa hanya sebatas wakil yang ditunjuk pihak pertama karena segala perbuatan dan keputusan tidak terlepas dari persetujuan dan sepengetahuan direktur,” ungkap Edy. (fai/ida)