Pilkades Direncanakan Serentak

274

DEMAK – Pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah Demak ada wacana untuk dilaksanakan secara serentak di semua desa. Ini dilakukan agar bisa memutus mata rantai bebotoh atau penyokong dana bagi calon kades yang berharap bisa merebut suara rakyat dengan politik uang (money politics).

Bupati Dachirin Said mengungkapkan, selama ini Pilkades dijalankan secara parsial atau tidak serentak. Akibatnya, kondisi tersebut membuat desa tidak kondusif. Sebab, antara calon kades satu dengan calon kades lainnya bersaing dalam politik uang. “Maka, ada upaya untuk kita samakan (serentak). Botohnya yang merusak. Karena itu, dengan pilkades serentak tersebut, maka botoh biar bingung,” terang Bupati.

Menurutnya, untuk melaksanakan Pilkades itu, para calon kades bisa iuran dan didukung operasional dari pemerintah. “Sebetulnya, masyarakat kita itu baik. Selalu positive thinking. Tapi, botoh ini yang membuat rusak,” katanya.

Menurutnya, Pilkades serentak bisa meminimalisir politik uang yang terjadi di masyarakat. “Ini gerakan moral yang harus kita lakukan. Untuk tujuan sesuatu yang baik memang butuh perjuangan waktu yang panjang. Tapi, semua itu harus kita mulai,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 183 kepala desa (kades) memasuki masa akhir jabatan. Dari jumlah itu, 34 kades jabatannya habis pada 4 Agustus 2014 lalu. Kemudian, 39 kades lainnya jabatan berakhir pada November nanti. Sedangkan, 110 kades baru selesai masa jabatannya pada Februari 2015 mendatang.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari menuturkan, Pilkades serentak bisa dilakukan secara bertahap atau bergelombang. Ini sesuai dengan PP 43/2014 tentang desa. “Bisa dilakukan serentak namun bertahap. Yakni, tiga tahap dengan masa jabatan 6 tahun,” terang dia. Untuk di wilayah Demak, sebetulnya jabatan kades yang telah habis bisa dilaksanakan Pilkades akhir tahun ini. Namun, hal itu masih menunggu perda tentang kades dulu.

“Kita targetkan perda itu selesai. Kita bahas setelah membahas KUA PPAS APBD 2015 ini,” katanya. Sunari menambahkan, sekarang ini Pemkab telah mengajukan prolegda 2015. Sedianya, perda kades itu akan dimasukkan dalam prolegda tersebut. Salah satu ketentuannya pilkades baru dilakukan akhir 2015 nanti. “Kalau pilkades baru dilaksanakan akhir 2015, maka akan banyak desa yang jabatan kadesnya kosong. Karena itu, supaya lebih cepat, maka kita ambil alih melalui inisiatif DPRD saja biar Pilkades bisa secepatnya digelar,”kata Sunari. (hib/ric)