Gubernur Siap Sanksi Kepala Daerah Bandel

190

GUBERNURAN – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo siap memberikan sanksi bagi kepala daerah yang bandel. Pemberian sanksi ini sesuai dengan RUU Pemda. Di dalam UU itu bahkan diatur Kewenangan Gubernur cukup besar. Gubernur sebagai kepala pemerintahan, gubernur sebagai wakil dari pusat bisa mengontrol bupati dan wali kota.

”Nanti saya diizinkan untuk memberi sanksi kepada bupati/wali kota. Ini semata-mata untuk kemajuan Jateng dan kemajuan bersama,” kata Ganjar Pranowo.

Dalam UU Pemda diatur kewajiban bupati/wali kota memenuhi panggilan gubernur. Jika tidak hadir, maka gubernur berwenang menunda pemberian hak-hak bupati/wali kota. Seperti pemberian gaji dan fasilitas lain yang menunjang pekerjaannya. ”Itu kan merupakan bunyi dari undang-undang, jadi saya menjalankan. Sanksinya semua sudah diatur di dalamnya,” imbuhnya.

Untuk mengoptimalkan pembangunan di Jateng, Ganjar meminta agar semua pejabat di pemerintah kota/kabupaten melek media. Hal itu untuk mempermudah serta mempercepat koordinasi mulai tingkat provinsi sampai bawah. ”Semua harus melek media, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk membangun Jawa Tengah,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman meyambut baik dengan adanya UU Pemda tersebut. UU Pemda muncul karena banyak pertimbangan. Salah satunya karena banyak bupati/wali kota yang enggan menghadiri undangan Gubernur. Padahal undangan itu untuk koordinasi demi memajukan Jawa Tengah. ”Gubernur kan tangan panjang pusat di daerah. Jadi memang harus ada kewenangan ke sana,” katanya.

Setali tiga uang, anggot DPDR Jateng, Ahsin Ma’ruf menyambut baik adanya UU Pemda tersebut. Meski begitu, ia kurang sepakat dengan poin terkait kewenangan gubernur yang bisa menunda gaji dan menunda pemberian hak fasilitas bupati/walikota jika tidak memenuhi panggilan gubernur. ”Menurut saya itu terlalu detail, masak masalah tidak hadir panggilan kemudiaan gaji ditunda. Itu sangat berlebihan,” katanya. (fth/zal/ce1)