Golkar Tunggu Perppu Berlaku

184
HUT EMAS : Ketua DPD Partai Golkar Demak Budi Ahmadi menyerahkan tumpeng pada Bupati Dachirin Said disela HUT Emas Golkar ke-50, kemarin. (Wahib pribadi/pekalongan pos)
 HUT EMAS : Ketua DPD Partai Golkar Demak Budi Ahmadi menyerahkan tumpeng pada Bupati Dachirin Said disela HUT Emas Golkar ke-50, kemarin. (Wahib pribadi/pekalongan pos)

HUT EMAS : Ketua DPD Partai Golkar Demak Budi Ahmadi menyerahkan tumpeng pada Bupati Dachirin Said disela HUT Emas Golkar ke-50, kemarin. (Wahib pribadi/pekalongan pos)

DEMAK – Partai Golkar Demak hingga kini belum membahas soal persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang kemungkinan diundangkan juga menjadi pertimbangan sendiri.

Demikaian disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Demak, Budi Ahmadi di sela memperingati HUT Emas Golkar ke-50 di gedung partai berlambang pohon beringin, kemarin. Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Dachirin Said dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jateng, Farida. Menurut Budi Ahmadi, jika Perppu pilkada buatan Presiden SBY tersebut jadi diberlakukan, maka sedianya pemerintah akan menerapkan pilkada secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan bupatinya habis. Untuk jabatan bupati yang selesai 2014 atau 2015 misalnya, maka pilkada serentak dimulai pada 2015.

Sedangkan, untuk Kabupaten Demak yang masa jabatan Bupati baru selesai pada Mei 2016, maka ada kemungkinan ikut pilkada serentak pada 2018. Artinya, setelah masa jabatan bupati itu selesai, selanjutnya digantikan oleh penjabat sementara (Pjs) yang ditunjuk gubernur. Karena itu, Pjs bupati menjabat sampai 2018. Yang ironis, bila pilkada serentak pada 2018 itu digelar, masa jabatan bupati hanya berlangsung 2 tahun saja (2018-2020). Ini karenakan pada 2020, rencananya dilaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia baik untuk Gubernur maupun Bupati. Yang dipilih hanya gubernur dan bupati. Sedangkan, untuk wakilnya ditunjuk tim khusus. Untuk daerah yang jumlah warganya lebih banyak dimungkinkan ada dua wakil dari karir dan non karir. Sebaliknya, yang penduduknya lebih sedikit hanya satu wakil.

“Jadi, kita tidak usah ribut masalah pilkada Demak ini. yang penting, bagaimana kita tetap solid. Kita persuasif saja. Jangan ikutan bengok-bengok atau grudak gruduk. Ora apik (tidak baik),” ingat Budi Ahmadi dihadapan ratusan kader Golkar.

Dia juga menambahkan, partai yang dipimpinnya tersebut patut bersyukur. Sebab, pada pileg lalu mampu meraih 9 kursi di DPRD Demak. Artinya jumlahnya naik 3 kursi dari 6 kursi sebelumnya. “Kita se-Jateng tertinggi kenaikan jumlah kursinya. Daerah lain pada turun. Siapa tahu pada 2019 nanti kursi kita bisa naik lagi. Karena itu, jangan terlena. Terus bekerja keras untuk sejahterakan masyarakat,” katanya berharap. (hib/ric)