BOS Naik, Belum Penuhi Kebutuhan Sekolah

86

KARANGTEMPEL – Meski pemerintah sudah menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM) 2015 menjadi Rp 1,2 juta/siswa/tahun, menurut Mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Sudharto, masih di bawah kebutuhan riil sekolah.

”Selain itu, naiknya dana BOS tersebut belum menyelesaikan permasalahan tentang sekolah yang masih dilarang mencari sumber dana lain. Padahal jelas, pemerintah juga mengakui kalau dana BOS belum bisa meng-cover kebutuhan sekolah,” ujar Sudharto kepada Radar Semarang, Kamis (23/10).

Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. ”Namun ada pasal, jika sekolah kekurangan anggaran, mencoba mencari partisipasi dari orang tua tidak boleh. Lha terus harus bagaimana?” tanyanya.

Menurut Sudharto, selama ini dana BOS hanya mampu meng-cover 30 persen kebutuhan siswa. ”Sebelumnya Rp 1 juta, sekarang menjadi Rp 1,2 juta. Naik, namun tetap masih belum bisa memenuhi kebutuhan siswa. Kekurangannya siapa yang mau nomboki?” lanjutnya.

Sudharto menuturkan besaran dana BOS-SM tersebut masih separo dari total kebutuhan operasional pendidikan di SMA dan SMK. ”Dengan kata lain, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan masih belum bisa ditutup total dengan kucuran dana BOS-SM,” kata Sudharto.

Sudharto berharap, undang-undang 20 tahun 2003 segera dihapus. Hal tersebut kontradiktif dengan kebutuhan sekolah di lapangan dan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. ”Jangan munafik, bahwa masyarakat itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang kaya mau memberikan sumbangan kok tidak boleh. Itu tidak masuk akal. DPR tidak perlu pencitraan diri. Sudahlah, lihatlah kebutuhan riil di sekolah,” ujar Sudharto.

Adanya komite sekolah, lanjutnya, berfungsi untuk menjadi jembatan antara sekolah dengan potensi masyarakat. ”Sehingga boleh mencari partisipasi dana dari masyarakat yaitu orang tua siswa asal transparan,” katanya.

Ia berharap pada pemerintahan Jokowi ke depan, BOS tidak memiliki petunjuk rinci, sehingga dapat dikelola oleh pihak kabupaten maupun kota. Selain itu, ia berharap aturan penggunaan dana BOS untuk waktu mendatang agar lebih fleksibel.

”Serahkan saja ke kabupaten dan kota untuk mengelola. Sekarang ini, sekolah yang berlebihan BOS, tidak mungkin bisa dengan mudah menyalurkan dana tersebut ke sekolah yang kekurangan dana operasional. Kondisi sekolah kan beda-beda. Makanya, kebijakan itu jangan kebijakan rinci, namun yang bisa fleksibel. Reward dan punishment diperketat, jadinya jika mau menyelewengkan dana jadi takut,” pungkas Sudhrato.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Rasdi mengatakan naiknya dana BOS SM menjadi Rp 1,2 juta seharusnya disambut baik oleh semua pihak. Apalagi dana BOS SM selama ini memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pendidikan.

”Meski begitu, kita harus mendukung langkah yang dilakukan oleh kementerian pusat. Pagu anggaran Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud tahun depan adalah Rp 17 triliun. Dari total dana itu, Rp 10 triliun hingga Rp 11 triliun dipakai untuk membayar dana BOS-SM,” kata Rasdi.
Rasdi berharap besaran SPP di sekolah tidak dibuat seragam. Siswa dari keluarga tidak mampu diberi besaran SPP yang lebih murah bahkan digratiskan. Sedangkan siswa dari keluarga yang kaya dibebani SPP lebih besar. ”Dengan skema ini, akan terjadi subsidi silang antara siswa dari keluarga kaya kepada siswa dari keluarga miskin,” pungkas Rasdi. (ewb/ida/ce1)