MANYARAN – M. Tamzil, mantan Bupati Kudus periode 2003–2008 diduga telah melakukan penyelewengan dana bantuan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kudus 2004–2005. Atas perbuatannya, ia dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang perdana atas perkara Tamzil yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (22/10).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Enria Tampubolon membeberkan, terdakwa diketahui melaksanakan proyek pengadaan sarana prasarana pendidikan tanpa perencanaan yang matang dan sesuai mekanisme anggaran yang benar. Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Ruslin, terdakwa melakukan kerja sama dengan Abdul Gani selaku Direktur CV Gani and Sons dalam pengadaan sarpras tersebut. Dalam kerja sama itu, disepakati pengadaan sarpras dengan biaya Rp 21,84 miliar dan pembayaran akan dibebankan pada APBD Kudus TA 2004 dan TA 2005.

”Proyek itu dengan rincian alat peraga SD/MI (A) Rp 3,8 miliar, alat peraga SD/MI (B) Rp 62,5 juta, alat laboratorium bahasa Rp 10 miliar, gedung laboratorium bahasa Rp 6,4 miliar, alat pendidikan Rp 687,2 juta dan bisnis center SMK senilai Rp 800 juta,” bebernya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Menurut jaksa, proyek tersebut melanggar prosedur pengadaan sarpras yang seharusnya tidak dalam bentuk kerjasama. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pengadaan sarpras kepala daerah harus mengadakan lelang sebelumnya. ”Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain,” imbuhnya.

Atas hal itu, terdakwa dijerat dengan dakwaan subsideritas. Primer, melanggar Pasal 2 ayat jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya Adi Susilo menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis hakim memberi waktu hingga pekan depan untuk mempersiapkannya. ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Senin (27/10) depan dengan agenda pembacaan eksepsi,” ucap majelis hakim sebelum mengakhiri persidangan. (fai/sas/ce1)