Janda Pahlawan Tuntut Keadilan

206
TUNTUT KEADILAN: Longga Maryketini Ritonga, 76, istri pejuang kemerdekaan saat menyampaikan aspirasinya dan menunjukkan berbagai piagam penghargaan di PTUN Semarang. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
TUNTUT KEADILAN: Longga Maryketini Ritonga, 76, istri pejuang kemerdekaan saat menyampaikan aspirasinya dan menunjukkan berbagai piagam penghargaan di PTUN Semarang. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
TUNTUT KEADILAN: Longga Maryketini Ritonga, 76, istri pejuang kemerdekaan saat menyampaikan aspirasinya dan menunjukkan berbagai piagam penghargaan di PTUN Semarang. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Anak Bangsa Peduli Jasa Pahlawan (KABPJP), Rabu (22/10) kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Tujuan mereka adalah memberi dukungan terhadap Longga Maryketini Ritonga, 76, janda almarhum Arie Soetanto eks TNI Brigade XVII Tentara Pelajar yang telah diusir paksa oleh kanwil Bea Cukai Semarang dari kediamannya di Jalan Pandean Lamper I/45 Semarang pada 3 Juni 2014 lalu.

”Kami datang dengan damai. Kami hanya menuntut majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya. Yaitu mengembalikan rumah beserta isinya kepada seorang janda pejuang kemerdekaan,” ujar Agung, koordinator lapangan saat menyampaikan orasinya.

Agung menambahkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Tanpa pahlawan tidak akan ada NKRI, Gubernur, Hakim, dan juga Ketua PTUN. Menurutnya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak menghargai jasa pahlawan. ”Kami minta surat pengosongan tersebut dibatalkan,” tegas Agung yang mengaku sebelumnya telah mengadu kepada Gubernur di kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang itu.

Ditemui di sela-sela orasi, Ny Arie Soetanto mengaku sangat sedih atas sikap yang dilakukan Kanwil Bea Cukai Semarang. Menurutnya, akibat pengusiran tersebut, ibu enam anak itu merasa terusir dari rumah negara golongan 3 yang telah ia tempati lebih dari 30 tahun tersebut. ”Padahal kami masih memiliki surat izin menghuni yang belum dicabut. Namun, tanpa alasan yang jelas, rumah kami diambil paksa. Hal ini tentu melanggar hukum,” akunya.

Atas hal itu, Ny Arie Soetanto kemudian mengajukan gugatan terhadap Kanwil Bea Cukai Semarang di PTUN Semarang. Namun, jika tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan, ia akan mengembalikan tanda jasa yang diterima oleh almarhum suaminya kepada negara presiden serta memohon kepada menteri keuangan agar menghentikan tunjangan dari negara sebagai jansa pensiunan PNS. Di antaranya adalah tanda jasa kepahlawanan Bintang Gerilya, Satya Lencana PK 1 dan 2, Satya Lencana GOM 1 dan 2, Satya Lencana Penegak, Penghargaan dari Laksus/Pangkokamtib Jateng/DIJ, dan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

”Kami hanya ingin dapat kembali masuk rumah di Jalan Pandean Lamper I Nomor 45 RT 007 Rw 008 Kelurahan Petorangan Kecamatan Semarang Selatan. Selain itu, dikembalikan barang harta benda milik kami seperti pada saat dikosongkan serta dipulihkan nama baik kami seperti sedia kala,” harap Ny Arie Soetanto didampingi kuasa hukumnya, Bayu Istianto.

Terpisah, Arindra Yudha O dari Tim Bantuan Hukum Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan mengatakan bahwa tidak benar jika proses eksekusi tidak didahului pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, upaya paksa dilakukan setelah adanya upaya persuasif. ”Sebelumnya kami juga telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas hal tersebut,” ungkapnya.

Disinggung terkait belum adanya penetapan pengadilan terkait eksekusi tersebut, Arindra menegaskan bahwa sertifikat rumah dinas tersebut telah menjadi hak dari Kanwil Bea Cukai Semarang. Oleh karena itu, tidak perlu adanya penetapan dari pengadilan. ”Meskipun kami bisa ambil paksa dengan langsung menyuruh pergi, namun hal itu tidak kami lakukan,” tegasnya. (fai/ida/ce1)