Musorprovlub Tunggu Amanat RAT

109

SEMARANG – Ketua Harian Pengprov PTMSI (tenis meja) Jateng M Farchan meminta agar anggota KONI Jateng bersikap jernih dalam menyikapi dinamika organisasi KONI. Jangan sampai, langkah yang ditempuh menjadi blunder. Mendesak digelarnya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI tanpa dasar yang kuat, kata dia, sangat rawan gugatan balik.

“Kami tidak dalam kapasitas membela Pak Tutuk (ketua umum KONI Jateng non-aktif Tutuk Kurniawan. Saya tak punya kepentingan apapun. Tapi menurut kami, jika sampai ada desakan 2/3 anggota KONI supaya digelar Musorprovlub rentan memancing gugatan balik. Karena tanpa dasar yang kuat,” katanya.

Farchan mengatakan, dalam AD/ART KONI tahun 2014 Pasal 29 memang diatur bahwa jika berhalangan karena sesuatu hal, ketua umum KONI bisa menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dari salah satu wakilnya selama enam bulan dan tak bisa diperpanjang. Jika masa Plt telah habis, harus Musorprovlub.

Meskipun demikian, kata mantan kabid organisasi KONI Jateng itu, pada ART KONI terbaru Pasal 36 Butir Kedua tentang Musyawarah Luar Biasa juga disebutkan empat alasan digelarnya Musorprovlub. Empat alasan itu adalah Musorprovlub digelar jika sesuai amanat Musorprov atau Rapat Anggota KONI Provinsi, ketua umum berhalangan tetap, KONI Provinsi menganggap perlu dan memberikan alasan tegas digelarnya Musorprovlub serta permintaan tertulis dari 2/3 anggota KONI. “Jadi menurut saya, langkah aman adalah rapat anggota tahunan (RAT) dulu. Kita lihat aspirasi anggota sebenarnya seperti apa. Apakah ketua umum bisa dilanjutkan atau tidak? Jadi menggelar Musorprovlub tak bisa sesederhana yang kita bayangkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum FAJI (arung jeram) Bambang Siswoko menilai, KONI perlu segera menyusun mekanisme Musorprovlub jika berniat menggelar agenda tersebut. Pasalnya, masa kerja Plt Ketua Umum KONI Hartono akan berakhir sekitar sebulan lagi. “Kalau KONI mengacu pada Pasal 29 AD/ART 2014 yakni masa jabatan Plt habis harus segera musorprovlub, ya seharusnya pengurus segera menentukan mekanisme dan mulai membentuk panitia,” kata Bambang.

Sebelumnya Wakil Ketua I KONI Jateng Sukahar menyebut bahwa berdasarkan AD/ART KONI 2014 khususnya anggaran rumah tangga bagian 12 pasal 29 ayat 4 yang menyebut jika masa jabatan Plt berakhir harus digelar musorprovlub. “Intinya, kami menginginkan ada kejelasan dari pengurus terkait permintaan anggota. Jika tanpa menunggu 2/3, harus sudah ada gerakan. Jika memang harus menunggu, ya terbuka saja berapa yang sudah mengajukan,” tandas Bambang.

Hal serupa dikatakan Ketua Harian Kodrat Jateng PI Soegiharto. Menurutnya, pengurus KONI Jateng harus segera melakukan koordinasi dengan anggota terkait tuntutan musorprovlub. “Jika mengacu pada aturan terbaru, ya segera undang anggota, tunjuk panitia. Musyawarah luar biasa sepertinya tak bisa dihindari,” tutur pria yang berprofesi sebagai pengacara itu. (bas/smu)