GEDUNG BERLIAN – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 diwarning agar tidak gemar bolos dalam sidang paripurna. Dalam Tatib DPRD Jateng anggota yang bolos enam kali, mereka bakal dikenai sanksi dari Badan Kehormatan (BK). Itupun masih dengan catatan jika anggota itu bolos secara berturut-turut. Artinya

Ketua panitia khusus (pansus) Tatib DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, untuk aturan tingkat kehadiran dalam paripurna masih sama dengan aturan periode 2009-2014. Diakui dalam pembahasan, sempat terjadi talik ulur terkait dengan aturan tingkat kebolosan dalam paripurna. Sebagian berharap peraturan diperketat, namun sebagian lain menginginkan kelonggaran. “Akhirnya disepakati, anggota dewan bakal disanksi ketika tidak hadir dalam paripurna selama enam kali bertutur-turut,” katanya usai sidang paripurna pengesahan Tatib DPRD Jateng.

Sriyanto menambahkan, itu hanya aturan tertulis dalam tatib DPRD Jateng. Iapun optimis, anggota dewan akan bekerja maksimal untuk kemajuan rakyat Jateng. Untuk memperketat aturan, ia menyerahkan semua ke fraksi untuk mengkoordinir anggotanya masing-masing. Agar tetap solid dan bekerja maksimal agar tidak ada bermasalah dengan Badan Kehormatan (BK). “Kalau saya pribadi memang aturan ini masih terlalu longgar. Mestinya harus diperketat, karena paripurna merupakan bagian dari kegiatan kedewanan,” tambahnya.

Anggota DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengaku, aturan absensi sudah mengacu undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ia tidak menampik kelonggaran aturan bisa dijadikan permainan bagi anggota dewan yang suka bolos saat rapat pariprna. “Tapi saya yakin, anggota dewan pasti sudah dewasa dan bekerja secara profesional. Karena mereka merupakan wakil rakyat,” katanya.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KPK2KKN) Jateng, Eko Haryanto menilai, longgarnya aturan absensi jelas salah satu keuntungan dewan. Ia mengklaim, dewan sengaja bermain-main agar mereka tidak dikekang dan bisa berkilah dari Badan Kehormatan. “Sangat disayangkan jika aturannya seperti ini. padahal dewan meruakan wakil rakyat, mestinya harus bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. (fth/zal)