MANYARAN – M. Tamzil, mantan Bupati Kudus periode 2003–2008 yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penyelewengan dana bantuan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kudus 2004–2005, buka-bukaan kepada Radar Semarang. Tepatnya, ketika sidang perdana yang sedianya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (15/10) ditunda pekan depan, lantaran ketua majelis hakim berhalangan hadir.

Menurut Tamzil, selama ini informasi yang diterima masyarakat hanya dari satu sudut pandang saja. Yaitu dari sudut pandang kejaksaan soal dugaan penyelewengan yang ditujukan kepada dirinya semasa menjadi Bupati Kudus periode 2003-2008. ”Sementara dari sudut saya sebagai terdakwa belum pernah dipublikasikan,” terang pria yang juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah ini.

Dikatakan dia, apa yang telah dilakukannya dalam perkara tersebut sesungguhnya merupakan terobosannya selaku kepala daerah. Selaku bupati, ia memiliki kebijakan dalam bidang pendidikan. Sebab hal itu telah diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah. ”Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari janji kampanye saya untuk mencerdaskan masyarakat Kudus,” akunya.

Terkait pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus 2004-2005 tersebut, Tamzil mengaku itu di luar penunjukannya. Dikarenakan kebutuhan sangat mendesak, sementara belum ada dana, maka ia kemudian mencari inovasi. Kebetulan ada pihak ketiga yang menawarkan kerja sama. ”Proyek ini tidak seketika terjadi. Tetapi sudah dipelajari sebelumnya oleh tim dan sempat terjadi tawar-menawar,” imbuh Tamzil didampingi penasihat hukumnya Adi Susilo.

Selain itu, lanjut Tamzil, proyek tersebut telah melalui persetujuan dewan. Menurutnya, ia telah menjalankan UU Nomor 22 Tahun 1999 Jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain apabila membebani APBD dan harus mendapat izin dewan. ”Proyek ini juga telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah. Bahkan sampai tiga kali,” klaimnya.

Tamzil menilai apa yang disangkakan oleh jaksa terhadap dirinya dalam BAP lantaran tidak memakai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di mana kepala daerah harus mengadakan lelang sebelumnya. ”Bagaimana mau lelang, sementara anggaran tidak ada. Selain itu, UU juga membolehkan. Bagi saya ini merupakan terobosan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Tamzil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sarpras Dinas Pendidikan 2004–2005 sejak akhir Agustus 2013. Diduga terjadi penggelembungan dan laporan fiktif yang disertai dengan nota dalam pelaksanaan proyek dengan dana Rp 21,9 miliar itu. Kenyataannya, proyek tidak dilaksanakan seluruhnya. Kejaksaan Tinggi Jateng menyatakan perbuatan Tamzil telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,8 miliar.

Selain Tamzil, ditetapkan pula mantan Kepala Dinas Pendidikan Kudus Ruslin dan Direktur PT Gani and Sons, Abdul Gani. Mereka adalah pihak yang juga terlibat dalam proyek tersebut. Pada saat penyidikan, kerugian negara itu dikembalikan sebagian oleh tersangka Abdul Gani sebesar Rp 1,8 miliar. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, terkait penundaan sidang terdakwa M. Tamzil mengaku tidak keberatan. Menurutnya, itu adalah wewenang majelis hakim. Terhadap isi materi dakwaan yang akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Tamzil juga mengaku siap menghadapinya. ”Kami ikuti saja prosesnya,” ungkapnya saat ditemui usai persidangan.

Sedangkan Hakim Anggota Hastopo mengakhiri persidangan. ”Pak Antonius (Antonius Widijantono, Red) selaku hakim ketua mendapat tugas mengikuti workshop di luar kota. Oleh karena itu, sidang atas perkara M. Tamzil sementara ditunda dan digelar lagi Rabu (22/10) depan,” kata Hakim Anggota Hastopo. (fai/ida/ce1)