Pemkot Akui Salahi Etika

128

BALAI KOTA – Pemkot Semarang mengakui penetapan peraturan wali kota (Perwal) Nomor 6a Tahun 2009 tentang penetapan tarif PDAM Tirta Moedal, tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak melalui pertimbangan dewan.

”Perwal tentang tarif PDAM memang tidak minta izin (dewan), harusnya minta pertimbangan dan memberitahukan lebih dulu kepada DPRD sebelum ditandatangani wali kota. Dan tentu ini akan menjadi koreksi kami,” kata Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto kepada Radar Semarang, kemarin (13/10).

Tapi yang perlu menjadi catatan, tegas Sekda, perwal itu belum berjalan. Belum akan diberlakukan sebelum mendapat pertimbangan dewan. Menurutnya, persoalan perwal tersebut sudah mendapat jalan keluar atas kesepakatan antara PDAM dengan dewan. ”Apakah akan diulangi atau hanya sekadar direvisi saya akan bicarakan dulu dengan Dirut PDAM,” tandasnya.

Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Etty Laksmiwati saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut perwal tersebut menyatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi B. ”Kita tunggu saja rekomendasi Komisi B,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto berharap hal tersebut tidak terulang lagi, termasuk untuk SKPD-SKPD yang ada di lingkungan pemkot. ”Etikanya memang harus dimintakan pertimbangan dulu kepada dewan. Buat apa setelah ditandatangani baru dimintakan pertimbangan. Menyikapi perwal tentang tarif PDAM ini kita minta waktu untuk menggelar rapat internal, kita akan pelajari perwal ini,” tandasnya. (zal/ce1)