PLEBURAN – Tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012, Tutuk Kurniawan mengajukan saksi ahli yang meringankan dirinya. Pemeriksaan ahli dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Senin kemarin (13/0).

”Benar, hari ini (kemarin, Red) pemeriksaan saksi ahli yang diajukan tersangka. Ahli atas nama Prof Edward Oemar Syarif Hiariej, guru besar pidana UGM Jogjakarta,” ungkap Asisten Intelejen Kejati Jateng, Yacob Hendrik kepada wartawan.

Menurut Hendrik, pengakuan saksi meringankan merupakan hak tersangka dan harus dipenuhi oleh pihak penyidik. Hal ini sesuai dengan pasal 65 KUHP dan pasal 116 ayat (3) KUHAP. ”Keterangan dari ahli tersebut akan kami catat dalam berkas perkara nantinya,” imbuhnya tanpa menjelaskan terkait materi yang ditanyakan.

Untuk diketahui, berkas penyidikan perkara korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo Kong (YSPK) 2011-2012 senilai Rp 14,5 miliar itu telah mendekati rampung. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saat berkas hendak dinyatakan P-21 atau lengkap, tersangka kembali mengajukan ahli meringankan. Padahal ia sudah mengajukan seorang ahli meringankan saat pemeriksaan sebelumnya.

Tutuk Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/2013, tertanggal 6 November 2013. Diketahui, pada kurun waktu 2011-2012, YSPK telah menerima dana hibah dua tahun secara berturut-burut senilai total Rp 14,5 miliar.

Awalnya Kejati menyatakan prosedur penyaluran dana hibah kepada Yayasan Sam Poo Kong menyalahi aturan perundang-undangan. Dana hibah yang diduga diselewengkan mencapai Rp 3,5 miliar. Namun dalam perkembangannya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng menyebutkan tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Meski begitu, penyidik Kejati yakin telah terjadi pelanggaran hukum dan penyelewengan. Atas hal itu, penyidik kemudian menerjunkan tim internal untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil penghitungan internal, kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp 6 miliar. (fai/ida/ce1)