KAJEN – Ratusan hewan kurban yang diperdagangkan di sejumlah pasar hewan dan tempat penjualan hewan kurban, di Kabupaten Pekalongan, ternyata tidak dilengkapi oleh Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau bersertifikat sehat, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, (DPPK) Kabupaten Pekalongan, atau SKKH dari luar daerah.
Akibatnya, pembeli hewan yang akan digunakan untuk berkurban, tidak bisa mendapatkan jaminan atas kesehatan hewan kurban yang dibelinya. Baik hewan kambing maupun sapi. Padahal hewan yang dilengkapi SKKH tersebut, sangat dibutuhkan oleh pembeli. Mengingat dari hasil temuan DPPK sepekan yang lali, banyak hewan kurban yang tak layak jual, karena berpenyakin.
Ahmad Yusuf , 47, warga Desa Sepacar RT 07 RW 04, Kecamatan Wiradesa, Rabu (1/10) siang kemarin. Mengaku merasa aman, jika membeli hewan kurban dilampiri dengan SKKH. Menurutnya harganya sedikit mahal, namun hewan kurbannya terjamin dari jenis penyakit. ”Tahun lalu saya kurban dua ekor kambing, ternyata berpenyakit cacing hati,” ungkap Yusuf.
Hal senada juga oleh Samsudin, warga Desa Pakumbulan, Keca­mat­an Buaran, pihaknya lebih suka mencari hewan yang telah distempel SKKH, dari Dinas DPPK setempat, hal tersebut dilakukan, untuk mencegah adanya cacat pada hewan kurban.”Syarat hewan kurban, selain cukup umur juga harus sehat, kalau kita tidak tahu dengan kesehatan hewan, lebih baik memilih hewan yang ber SKKH,” terang Samsudin.
Imron, 51, pedagang hewan, warga Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan mengaku tidak mengetahui, jika hewan kurban, harus dilampiri SKKH, untuk menjamin kesehatan pada hewan, dan kenyamanan bagi pembeli. ”Saya tidak tahu cara mendapatkan SKKH tersebut,” ucap Imron.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Per­kebunan, Peternakan dan Ke­hutanan, (DPPK) Kabupaten Pekalongan, Widi Widiyono.Menjelaskan meski hewan kurban yang ada di Kabupaten Pekalongan sebagian tidak ber SKKH, pihaknya sudah meneliti lebih dari 500 hewan kurban, pada 12 titik penjualan hewan, hasilnya hanya ada 35 hewan sapi yang tidak layak jual.
Menurutnya, penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) pada hewan, jika hewan tersebut akan dibawa ke luar daerah atau luar negeri.
”Kita sudah melakukan pemeriksaan selama seminggu, dan tidak ditemukan hewan berpenyakit. Hanya ada 35 saja yang tidak layak jual, jadi tidak perlu adanya SKKH karena masih hewan dari lokal,” jelas Widi Widiyono.
”DPPK menyediakan tempat khusus untuk hewan, yang belum sempat diperiksa kesehatannya, kita sediakan pol,” lanjut Widi. (thd/sas)