DIJADWALKAN DIALOG LAGI: Petugas Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Pasar Pemkot Semarang urung merelokasi pedagang pulau Jalan Kartini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
DIJADWALKAN DIALOG LAGI: Petugas Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Pasar Pemkot Semarang urung merelokasi pedagang pulau Jalan Kartini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
DIJADWALKAN DIALOG LAGI: Petugas Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Pasar Pemkot Semarang urung merelokasi pedagang pulau Jalan Kartini. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Penolakan relokasi ke Pasar Dargo dan Pasar Induk Burung Karimata pada Selasa (30/9) kemarin, benar-benar dibuktikan para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kartini. Para pedagang yang dibantu puluhan mahasiswa Universitas Sultan Agung (Unissula) justru menyambut petugas satpol PP dengan aksi demonstrasi.
Beberapa pedagang mengenakan seragam merah putih sambil membawa poster yang berisi penolakan. Di antaranya bertuliskan Ajak Kami Bicara dan Jangan Tindas Kami dan Selamatkan Perut Kami. Sambil meneriakkan nyanyian Disana Digusur Disini Digusur Dimana-mana Kita Digusur, dan lagu Indonesia Raya, para pendemo terus merangsek maju menghadang petugas.
Kendati begitu, petugas satpol PP yang tiba di lokasi langsung menghampiri massa dan bermaksud menertibkan warung makanan. Namun tiba-tiba seorang ibu mengambil parang yang biasa digunakan untuk memecah es batu dan mengayunkannya. ”Ayo siapa berani membongkar warung ini, silakan maju,” tantang wanita tersebut.
Ketegangan antara petugas satpol PP dengan pihak pendemo sempat menyebabkan arus lalu lintas Jalan Kartini tersendat. Lantaran para pedagang dan pendemo sama-sama ngotot di tengah Jalan Kartini.
Hingga akhirnya, ketegangan sedikit mereda setelah seorang koordinator demo naik ke atas kursi penjual makanan yang hendak diamankan petugas satpol PP. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan ”Kita harusnya melakukan mediasi, kalau akan diteruskan akan terjadi bentrok. Kami bukan preman dan kami bukan tukang pukul,” teriaknya.
Akhirnya, mediasi dilakukan di tengah PKL Kartini disertai kerumunan para pendemo. Kapala Dinas Pasar Pemkot Semarang, Trijoto Sardjoko mengatakan bahwa penertiban PKL Kartini merupakan program dalam mengembalikan fungsi Taman Kartini yang telah berubah fungsi menjadi tempat berjualan.
”Sebelumnya kami sudah mengundang para pedagang untuk bermusyawarah terkait relokasi. Bahkan setelah adanya pertemuan, telah terjadi kesepakatan relokasi,” ungkapnya dalam mediasi tersebut, Selasa, (30/9) kemarin.
Bahkan sebelumnya melakukan penertiban, kata Trijoko, Dinas Pasar sudah mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali. Namun demikian, surat pemberitahuan tersebut tidak mendapat respons dari pihak pedagang burung dan pakan burung di PKL Kartni.
”Dinas Pasar sudah memberitahukan melalui kesepakatan dan surat pemberitahuan kalau batas pengosongan PKL Kartini sampai Selasa (30/9). Namun kenyataannya hari ini, para pedagang tetap berjualan. Jadi bukan kami menggusur pedagang, namun pedagang yang menggusur taman milik pemerintah dari fungsinya sebagai Taman Kartini,” jelasnya.
Lanjutnya, pedagang yang menempati PKL Kartini ada dua blok, yakni barat dan timur. Akan tetapi, dalam kesepakatan relokasi yang dimusyawarahkan, blok barat terdiri atas pedagang makanan, pakaian dan klitikan direlokasi ke Pasar Dargo. Sedangkan pedagang burung dan penjual pakan burung dialihkan ke Pasar Induk Burung Karimata.
”Blok barat sudah sepakat mau dipindah ke Pasar Dargo. Namun kenapa penjual burung dan pakan burung tidak mau dipindah. Padahal kami sudah menyiapkan di lantai dua Pasar Karimata yang luas dan bisa menampung semua pedagang burung dan pakan burung,” tandasnya.
Bahkan, Dinas Pasar juga mengundang konsultan bangunan untuk melakukan cek kondisi bangunan lantai dua. Hasilnya, bangunan masih kuat dan layak.
Selain itu, Trijoko mengakui akan berusaha menyosialisaikan kepada para pelanggan PKL Burung terkait pemindahan tempat di lokasi Pasar Induk Karimata lantai dua. ”Nantinya, pemerintah akan membangun Pasar Karimata dan mendata seluruh pedagang yang sudah pindah dan menempati lantai dua ini,” jelasnya.
Ketua Paguyuban PKL Kartini, Wahyudi masih ngotot belum ada kesepakatan pengosongan lahan PKL Kartini paling lambat Selasa, (30/9). Menurutnya, dalam pertemuan antara pedagang dengan dinas masih sebatas musyawarah.
”Kami tidak pernah menerima surat P1 dan P2. Namun tiba-tiba ada surat P3 saja. Padahal kami sebelumnya juga belum ada kesepakatan untuk relokasi di Pasar Karimata,” elaknya.
Selain itu, para pedagang PKL Kartini juga menyatakan menolak relokasi di Pasar Kartini. Menurutnya, para penjual burung dan pakan burung yang ditempatkan di lantai dua Pasar Karimata tidak prospektif, bahkan merugikan pedagang.
”Bangunan tersebut sangat tidak layak, jadi pemerintah jangan asal pindah saja. Tapi harus melihat ke depan nasib pedagang. Kalau dipindah di situ, tidak menguntungkan, namun merugikan,” keluhnya.
Pihaknya berharap, pemerintah memberikan batas toleransi waktu supaya pedagang memiliki ekonomi yang mapan terlebih dahulu. Selain itu, sebelum melakukan relokasi, pemerintah harus menyiapkan tempat yang bisa mengubah ekonomi pedagang yang bisa lebih mapan. ”Kami berharap supaya pemerintah memberikan waktu toleransi kepada pedagang agar tetap diperbolehkan berjualan di tempat PKL Katini,” harapnya.
Mediasi yang tak kunjung mendapat solusi tersebut, akhirnya pihak pedagang, satpol PP dan mahasiswa melakukan tinjauan bersama-sama ke Pasar Karimata. Namun demikian, mediasi tersebut masih buntu dan  belum menemukan titik temu. Hingga pada akhirnya, kedua pihak melakukan dan menyepakati pertemuan musyawarah pada hari Jumat (3/10) minggu ini di Dinas Pasar.
Terpisah, Ketua BEM Fakultas Hukum Unissula, Lutter Ariestino mengatakan aksinya dalam membela para pedagang untuk mendampingi para PKL dalam penolakan relokasi. Menurutnya, penggusuran ini sama saja mematikan rakyat kecil.
”Keputusan hanya sepihak dan tidak ada pemberitahuan pertama dan kedua. Kenapa pemerintah tidak melakukan pengaturan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan baru sekarang. Kalau pemerintah memikirkan sebelumnya kan harus membangun Pasar Karimata terlebih dahulu, supaya pedagang mau dipindah dan dimungkinkan bisa menambah keuntungan,” tegasnya.
Lutter mengakui, secara hukum pedgang salah menempati lahan. Namun pedagang tidak mencuri. Selain itu, kalau pedagang burung dan pakan burung dipindah ke Pasar Karimata akan mengalami kebangkrutan.
”Kalau mereka dipindah ke tempat itu, para pedagang paling lama akan bertahan dalam satu minggu. Namun seterunya bisa mati. Jadi sebelum memindah, pemerintah harus membangun pasar induk terlebih dahulu,” imbuhnya.
Sementara, Kasat Pol PP Endro mengakui telah mendata semua pedagang yang dipindahkan ke Pasar Dargo dan Pasar Karimata. Data tersebut nantinya dipergunakan untuk tindak lanjut setelah pembangunan pasar Karimata jadi.
”Jumlah pedagang kilitikan dan pakaian di Pasar Dargo pada lantai dasar berjumlah 50 pedagang. Sedangkan pedagang yang dipindah ke Pasar Karimata di lantai dua sebanyak 110 pedagang yang terbagi antara pedagang burung dan penjual pakan burung. Jadi nantinya pedagang yang sudah menempati di Pasar Karimata akan bisa tinggal disini kembali, setelah pasar selesai dibangun,” pungkasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim meminta Pemkot Semarang tegas dalam melakukan penertiban PKL yang menempati pulau Jalan Kartini. Jika tidak, sikap pemkot yang lemah tersebut akan dimanfaatkan pedagang lain yang menempati kawasan larangan.
”Kenapa bisa terjadi penolakan? Selama ini hasil musyawarah dan negosiasi terkait kepindahan pedagang itu bagaimana? Kalau memang kawasan itu untuk penghijauan, Pemkot harus tegas,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menambahkan, penertiban pedagang yang dilakukan Dinas Pasar harus diimbangi dengan tempat relokasi yang memadai. Ketika tempat relokasi sudah layak ditempati pedagang, maka pemkot harus mengambil sikap tegas. ”Batas akhir relokasi harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Kalau tidak, pemkot justru terkesan lemah. Pemkot harus bertanggung jawab (relokasi), jika tidak yang lain akan ikut-ikutan,” tegas Mualim. (mg9/hid/zal/ida/ce1)