Wali Kota Tetapkan UMK Rp 1.685.000

188

BALAI KOTA – Wali Kota Se­marang Hendrar Prihadi memutuskan besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2015 sebesar Rp 1.685.000. Nilai tersebut berdasar dari usulan Dewan Pengupahan sebesar Rp 1.663.917 ditambah Rp 21.083. Angka itulah yang akan diusulkan ke Gubernur Jateng untuk ditetapkan sebagai nilai UMK Kota Semarang tahun 2015.
Sebelumnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan Dewan Pengupahan Kota. Dari unsur buruh mengusulkan angka UMK sebesar Rp 1.890.414. Sedangkan dari unsur pe­ngu­saha juga mengusulkan Rp 1.485.000. Pemerintah atas nama Dewan Pengupahan juga mengajukan angka UMK 2015 sebesar Rp 1.663.917.
Ketua Dewan Pengupahan Sementara Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menyatakan bahwa wali kota telah menetapkan angka usulan UMK yang akan diajukan ke Dewan Pengupahan Provinsi melalui Gubernur Jateng.
”Wali kota telah menenetapkan mengusulkan angka UMK sesuai dengan usulan kami. Tapi wali kota menambahkan Rp 21.083. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berhak mengajukan usulan UMK memang hanya Dewan Pengupahan,” kata Gunawan Saptogiri kemarin.
Dengan penetapan wali kota, lanjut Gunawan, maka per­bedaan pendapat buruh dan pengusaha tentang angka usulan UMK telah selesai.
Sudah tidak ada lagi masalah karena wali kota sudah memutuskan satu angka. ”Kecuali wali kota menetapkan dan mengusulkan ke gubernur baik usulan UMK dari buruh, pengusaha, maupun Dewan Pengupahan,” jelasnya.
Menurut Gunawan, wali kota akan menyerahkan pengajuan usulan UMK 2015 ke gubernur rencana pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan batas akhir penyerahan usulan UMK adalah pada 30 September. Gubernur nantinya bisa mengurangi atau menambah usulan tersebut sesuai dengan pertimbangannya.
Dikatakan, wali kota menambah angka usulan UMK sebesar Rp 21.083, berdasarkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas kerja buruh, kesejahteraan buruh, dan pertumbuhan ekonomi. Baik pengusaha maupun buruh diharapkan menerima keputusan tersebut.
Penetapan usulan UMK 2015 langsung ditanggapi oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang, Supandi. Dia mengaku, kecewa dengan keputusan wali kota tersebut. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim karena wali kota menaikkan Rp 21.083 tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas.
”Sebenarnya bisa kompromi dengan usulan UMK dari pemerintah yang besarnya Rp 1.663.917. Tapi kalau kemudian dari Rp 1.663.917 ditambah Rp 21.083 sehingga menjadi Rp 1.685.000 itu, pertimbangannya apa. (Penambahan) itu jelas tidak lazim,” kata Supandi.
Dia menyatakan akan tetap berjuang agar besaran usulan UMK 2015 sesuai dengan usulan dari pihaknya Rp 1.485.000. Sebab jika mau fair, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) saja hanya 6 persen, sedangkan besaran usulan UMK ini naik hingga 18 persen dari UMK 2014 yang besarnya Rp 1,4 juta. Dengan memperhatikan inflasi 4 persen, seharusnya batas maksimal kenaikan UMK 2015 hanya 10 persen.
Menurutnya, kenaikan UMK 2015 akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pelaku usaha. Sebab tarif dasar listrik akan naik, perekonomian tidak stabil, gas juga akan naik, dan beban lainnya. Kenaikan upah buruh tersebut pasti akan semakin memberatkan pengusaha. Meski diperkirakan tidak sampai membuat gulung tikar, namun interval kenaikan gaji hingga sekitar Rp 300 ribu sangat memberatkan.
”Kami akan berusaha ke Dewan Pengupahan Provinsi. Biasanya, jika di tingkat Dewan Pengupahan Kota belum ada kesepakatan, maka gubernur akan mengundang buruh dan pengusaha untuk bermusyawarah, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kami akan tetap mengusahakan usulan kami. Kami tetap realistis, pegangannya adalah Permanekertans,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan bahwa nilai UMK yang diajukan ke Gubernur Jateng itu masih terlalu sedikit. Belum sesuai dengan harapan buruh yang sudah disampaikan ke wali kota bahwa UMK 2015 sebesar Rp 1.890.414. Namun hal itu adalah kewenangan wali kota untuk mengajukan berapapun usulan UMK ke gubenur. ”Seharusnya mempertimbangkan usulan UMK yang diajukan serikat pekerja,” katanya.
Dia menilai wali kota seharusnya menyelesaikan permasalahan yang ada di Dewan Pengupahan dulu sebelum mengajukan usulan UMK ke gubernur. Sebab usulan UMK yang diajukan Apindo tidak dipertimbangkan, lantaran pada rapat pleno terakhir mereka tidak mengusulkan angka UMK. Seharusnya wali kota hanya menerima dan memperhatikan usulan UMK yang diajukan buruh dan pemerintah.
”Karena itu, kami belum mengambil sikap menerima atau tidak usulan UMK yang diajukan wali kota tersebut. Kami akan menggelar konsolidasi internal aliansi pekerja. Jika diperlukan kami siap menggelar aksi. Yang pasti, kami akan mengawal UMK ini sampai ke Dewan Pengupahan Provinsi dan Gubernur,” terangnya. (zal/ida/ce1)