PKL Ngotot Berjualan

121

PKL KARTINI-ADIT (7)

BALAI KOTA – Rencana Dinas Pasar Kota Semarang merelokasi pedagang kaki lima (PKL) Jalan Kartini, yang dijadwalkan hari ini (30/9), bakal berjalan alot. Sejumlah pedagang telah memberikan sinyal penolakan dan tetap berjualan di pulau jalan yang akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut.
Ketua Paguyuban PKL Kartini, Wahyudi mengaku bahwa para pedagang tetap menolak relokasi di Pasar Dargo dan Pasar Karimata. Alasannya kedua tempat tersebut tidak prospektif dan tidak layak. Sehingga para pedagang enggan untuk dipindah.
”Pedagang akan tetap berjualan di tempat ini seperti biasanya. Mudah-mudahan besok pagi (hari ini, Red) tidak terjadi apa-apa,” tegasnya kepada Radar Semarang, Senin (29/9) kemarin.
Pihaknya mengakui telah mendapat surat peringatan terakhir dari Dinas Pasar terkait batas waktu pengosongan lokasi Jalan Kartini yang ditempati para pedagang burung, pakan burung, penjual makanan dan lainnya. Namun demikian, dia berdalih batas waktu pengosongan itu belum ada kesepakatan antara pihak pedagang dan Dinas Pasar.
”Pertemuan terakhir tidak membahas kesepakatan, masih musyawarah. Apalagi surat peringatan pertama dan kedua, kami belum menerima. Tapi tahu-tahu sudah ada surat peringatan yang ketiga untuk pengosongan,” paparnya.
Pihaknya juga menyayangkan keputusan Dinas Pasar yang tidak memberikan toleransi kepada para pedagang di PKL Kartini untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarga para pedagang.
”Harusnya pemerintah memberikan waktu agar kehidupan ekonomi para pedagang di sini bisa lebih mapan dulu. Apalagi tempat relokasi nantinya tidak prospektif, yang mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Kami berharap pemerintah memberikan toleransi,” imbuhnya.
Kendati begitu, kemarin (29/9), beberapa perwakilan pedagang mendatangi kantor DPRD Kota Semarang untuk mengadukan keberatannya atas relokasi tersebut. Utamanya pedagang yang akan direlokasi ke Pasar Dargo. Sekitar tujuh pedagang ditemui oleh Kardarlusman, anggota dewan dari Fraksi PDIP. Dalam audiensi tersebut, pedagang mengklaim tidak keberatan untuk pindah ke Pasar Dargo. Hanya saja, pedagang menuntut sejumlah fasilitas yang harus dipenuhi Dinas Pasar. Sebab, ada beberapa hal yang dianggap tidak layak untuk berjualan. Di antaranya lapak yang masih campur, tidak ada zonasi pedagang, kemudian lampu penerangan yang masih minim.
Koordinator Pedagang, Slamet mengatakan bahwa dari sekian banyak pedagang yang akan direlokasi, jenis jualannya bermacam-macam. Ada yang jual pakaian, batu akik, tanaman, dan sebagainya. Menurutnya keberagaman pedagang tidak bisa dicampur dalam satu area lapak. ”Selain itu lokasi di Pasar Dargo bagian tengah juga masih gelap. Karena ada beberapa barang dagangan seperti batu akik itu butuh lokasi yang terang,” ujar pedagang batu akik tersebut.
Pihaknya meminta Dinas Pasar melengkapi fasilitas yang dibutuhkan pedagang dan memberikan toleransi waktu untuk berbenah. ”Kalau memang fasilitasnya sudah dipenuhi, kami tidak masalah pindah. Untuk sementara kami minta waktu untuk berbenah,” tegasnya.
Mendengar keluhan pedagang tersebut, Kadarlusman langsung menghubungi Kepala Dinas Pasar, Trijoto Sardjoko, untuk meminta klarifikasi terkait hasil rapat dan kesepakatannya dengan pedagang. ”Sebenarnya antara pedagang dengan Dinas Pasar sudah ada komunikasi. Dan hasilnya, pedagang sepakat direlokasi,” ujar Kadarlusman.
Anggota dewan peroleh suara terbanyak itu berharap pedagang bisa menepati janjinya untuk pindah. Bagaimanapun juga, kawasan tersebut merupakan titik larangan untuk PKL. Apalagi median jalan itu akan dibangun taman. ”Kebijakan yang dikeluarkan pemkot ini harus didukung, karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan perorangan,” ujarnya.
Dia juga meminta Dinas Pasar melengkapi fasilitas di tempat relokasi, yang dianggap pedagang belum layak dan masih perlu kelengkapan. ”Saya sudah meminta Dinas Pasar untuk menambah lampu penerangan di Pasar Dargo sesuai dengan kemampuan dayanya. Tapi, kata Dinas Pasar, hal tersebut sudah diajukan ke PLN untuk tambah daya,” katanya.
Ketua Komisi C itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung relokasi pedagang. Sebab, pemkot akan membangun RTH di pulau Jalan Kartini. Hal tersebut untuk memenuhi kuota minimum RTH Kota Semarang yang masih minim.
”Saya sepakat pedagang direlokasi, tapi pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas di tempat relokasi. Kalau memang jadwal relokasinya tanggal 30 besok (hari ini, Red), saya minta pelaksanaannya mengedepankan tindakan preventif,” tandasnya.
Sedangkan Trijoto Sardjoko ketika dimintai konfirmasinya menyatakan akan tetap melakukan penertiban dalam pengosongan lokasi Taman Kartini yang telah beralih fungsi menjadi PKL. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Bahkan, sudah memberikan peringatan terkait batas waktu toleransi pengosongan tempat. ”Batas waktu pengosongan itu sudah disepakati antara Dinas Pasar dengan para pedagang. Kalau ada yang menolak, mungkin hanya sejumlah oknum saja,” ungkapnya.
Trijoto mengakui, akan membantu para pedagang dalam pemindahan barang dengan menggunakan armada. Hanya saja armada itu diperuntukkan untuk pedagang nonburung dan pakan burung.
”Kami mempersilakan para pedagang yang dipindah ke Pa­sar Dargo, menggunakan mobil Dinas Pasar. Tapi kami tidak menyediakan bantuan armada bagi pengangkutan barang milik pedagang yang dipindah ke Pasar Karimata. Sebab tempat PKL Kartini dengan Pasar Karimata jaraknya sangat dekat,” terangnya.
Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Semarang, Hendro mengatakan siap melaksanakan petugas selaku penegak Perda. Pihaknya juga akan menyediakan fasilitas armada untuk mengangkut barang-barang milik para pedagang yang akan dipindah.
”Dari Satpol PP nantinya menerjunkan 150 anggota. Selain itu, akan disediakan 2 unit truk Dalmas milik Satpol PP yang diperbantukan kepada para pedagang untuk pemindahan barang-barang,” pungkasnya. (zal/mg9/ida/ce1)