Pelanggar Parkir Didenda Rp 500 Ribu

204

BALAI KOTA – Sanksi bagi pe­langgar parkir liar di Kota Semarang yang diberikan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) selama ini terkesan lemah. Hal tersebut membuat para pelaku tak jera, sehingga terus mengulang pelanggaran tersebut.
Kondisi tersebut diakui Kepala Bidang Parkir Dishubkominfo Kota Semarang Tri Wibowo. Menurutnya, lemahnya sanksi lantaran selama ini pemkot belum memiliki regulasi yang mengatur masalah parkir. Olah karena itu, tahun ini pihaknya mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang lalu lintas. Draf raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di bagian hukum. ”Perda lalu lintas nantinya tidak hanya mengatur masalah parkir saja, tapi juga mengatur angkutan umum, traffic management, dan pengujian kendaraan bermotor,” terangnya kepada Radar Semarang, kemarin (25/9).
”Kita buat itu (perda) karena kita belum miliki perda secara mendetail soal lalu lintas angkutan jalan, mulai dari pengaturan sampai dengan sanksi tegas. Nanti perda itu kita gunakan sebagai dasar melakukan penindakan,” jelasnya.
Tri Wibowo menambahkan, perda tersebut akan ditekankan pada sanksi denda yang cukup besar. Sebab, tindakan pencabutan pentil, penggembosan, hingga merantai kendaraan yang selama ini sempat dilakukan tidak membuahkan hasil efektif. Pelaku pelanggar parkir masih saja membandel. ”Memang dalam perda nanti sanksi lebih ditekankan terhadap denda. Baik jukir (juru parkir) maupun pengendara akan kita kenakan sanksi. Dalam raperda ini sanksi kita harapkan jauh lebih tinggi, seperti di DKI itu mobil sampai diderek dan dikenakan denda Rp 500 ribu bagi jukirnya,” kata Tri Wibowo.
Selama ini, lanjutnya, jukir yang melanggar hanya dikenakan tipiring (tindak pidana ringan) dengan denda Rp 50 ribu. Pihaknya telah menyusun rancangan raperda dengan sanksi denda antara Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Sanksi denda diterapkan bagi jukir liar dan pemilik kendaraan yang melanggar. ”Tingginya denda diharapkan bisa membuat jera pelanggar. Dan sistem pembayaran denda itu kita juga akan terapkan langsung melalui bank, sehingga tidak ada aliran ke petugas,” tandasnya.
Selama menunggu perda lalu lintas digedok, pihaknya akan terus menggelar razia rutin di kawasan larangan parkir dan menindak jukir maupun pengendara. ”Kami berharap raperda ini bisa segera disahkan dan diterapkan, mengingat kondisi parkir liar di tengah kota, seperti Jalan Pandanaran, Pahlawan, Pemuda, dan beberapa titik tengah kota lain semakin parah,” harapnya. ”Tapi kalau untuk kawasan pinggiran tidak ada parkir liar,” imbuhnya.
Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Agus Harmunanto, meminta semua masyarakat mendukung penertiban parkir liar ini. Caranya, tidak parkir di kawasan larangan. ”Kesadaran masyarakat sangat mendukung kelancaran lalu lintas di Kota Semarang. Kalau masyarakat tidak parkir di kawasan larangan, maka jukir liar itu juga tidak akan muncul,” ujarnya. (zal/ce1)