MUSKERWIL : Ketua DPW PPP Jateng, Arief Mudatsir menunjukan surat tausiyah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)

MUSKERWIL : Ketua DPW PPP Jateng, Arief Mudatsir menunjukan surat tausiyah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)
MUSKERWIL : Ketua DPW PPP Jateng, Arief Mudatsir menunjukan surat tausiyah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)

 
SEMARANG-Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semakin memanas, membuat kader dan pengurus di daerah kebingungan. PPP terbelah antara kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy.
Karena itu, Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair berharap agar dua kubu tersebut secepatnya islah sebelum muktamar digelar. “Dalam agama Islam, tidak ada jalan lain kecuali islah. Dengan catatan, jangan mempersoalkan apa yang menyebabkan perpecahan itu terjadi,” kata KH Maimun Zubair dalam surat tausiahnya di Muskerwil DPW PPP Jateng di Hotel Muria Semarang, kemarin.
Mbah Mun –sapaan akrab KH Maimun Zubair- berharap seluruh pengurus DPW PPP Jateng menjadi pelopor menyatukan kembali PPP. Muktamar merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PPP.
“Saya yakin, ainul yakin, kalau Jateng seperti yang saya harapkan, akan membawa pengaruh bagi seluruh wilayah nusantara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk PPP,” tambahnya.
Seperti diketahui, internal PPP terbelah antara kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy. Romahurmuziy, bersama pengurus PPP, mendongkel Suryadharma dari kursi ketua umum dalam rapat tertutup. Sebaliknya, Suryadharma balik memecat Romahurmuziy cs.
Perseteruan di internal partai berlambang kabah ini kian meluas ke wilayah legalitas partai. Kubu Romahurmuziy maupun Suryadharma sama-sama mengajukan dokumen kepengurusan versi mereka ke Kementerian Hukum.
Kubu Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, mengangkat Emron Pangkapi, salah satu wakil ketua umum, menjadi pelaksana tugas ketua umum. Saat ini, kedua kubu berupaya mendapatkan pengesahan untuk susunan pengurus masing-masing. Namun, Kementerian justru menolak mengesahkan dokumen sebelum kedua kubu bersedia menyelesaikan pertikaian di internal partai.
Sedangkan sesuai dengan anggaran dasar PPP dan sesuai hasil Mukernas, muktamar dilakukan paling lambat satu tahun sesudah Pilpres. Artinya jika tanggal 20 Oktober presiden terpilih Jokowi dilantik, maka tanggal 21 PPP bisa melaksanakan mukatamar. “Muktamar yang satu itu, ya muktamar yang dilakukan setelah islah. Jika muktamar hanya dilakukan satu pihak, DPW Jateng tidak mendukung,” kata Ketua DPW PPP Jateng, Arief Mudatsir.
Arief Mudatsir mengklaim, DPW PPP Jateng tidak mendukung salah satu pihak. Ia menegaskan, DPW Jateng hanya mendesak agar kedua kubu PPP segera islah untuk bisa menjalankan muktamar. “Untuk islahnya bagaimana, ya kami tidak tahu. Harapannya keduanya segera islah,” tambahnya.
Sementara itu, semua yang datang dalam Muskerwil DPW PPP Jateng, sepakat islah menjadi jalan terakhir untuk menyatukan PPP. “Kami akan terus pro aktif mendesak agar dua kubu islah. Mbah Mun juga mendukung islah agar PPP tetap bersatu,” tambahnya. (fth/ida)