Penertiban Bantaran BKB dari Pertanian
BALAI KOTA – Belum adanya penanganan yang optimal dari tim pengelola kawasan Banjir Kanal Barat (BKB), membuat kondisi sistem induk drainase di Kota Semarang itu semakin memperihatinkan.
Bahkan, di beberapa titik bantaran dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Hal tersebut dianggap menyalahi aturan dan mengganggu fungsi drainase. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana berharap Pemkot Semarang menertibkan warga yang memanfaatkan lahan bantaran tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Subarda menyatakan, jika ada lahan bantaran di kawasan Ngemplak Simongan yang dimanfaatkan warga untuk pertanian. Pihaknya mengklaim sudah mengirim surat kepada pemkot yang isinya meminta agar lahan tersebut disterilkan dari aktivitas cocok tanam. ”Sudah kita serahkan ke pemkot untuk ditegur. Karena kita tidak memiliki ’tangan’ untuk penegakan aturan. Itu kewenangan pemkot dalam hal ini satpol PP,” ujar Subarda kepada Radar Semarang, kemarin (20/8).
Hanya saja, lanjut Subarda, hingga saat ini pemkot belum merespons surat tersebut. Artinya, belum ada tindakan dari pemkot untuk melakukan penertiban lahan bantaran yang dipakai untuk bercocok tanam. Menurut Subarda, seharusnya lahan bantaran steril dari permukiman dan cocok tanam. ”Itu tidak mendapat izin. Dan kami pun selama ini tidak pernah memberikan izin. Kalau menurut struktur, lahan di bantaran BKB tidak boleh untuk pertanian,” tandasnya. Pihaknya berharap pemkot segera melakukan penertiban.

Selain untuk pertanian, kondisi BKB juga semakin mangkrak. Rumput liar tumbuh tinggi tanpa ada pemangkasan. Beberapa fondasi seperti pulau pemecah arus di kawasan Simongan juga mengalami kerusakan. Di beberapa titik fondasi ambrol. ”Memang ada pulau pemecah arus yang rusak, tapi itu masih kewenangan penyedia jasa untuk melakukan perbaikan,” terangnya.
Dikatakan, tim pengelola terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Semarang, yang terbentuk melalui MoU pada November 2013 lalu, saat ini masih menyusun draf perjanjian kerja sama pengelolaan BKB. Mulai dari kewenangan penanganan hingga pengelolaan potensi wisata yang ada di dalamnya. ”(tim) Masih menyusun. Rapat terakhir dilakukan jelang Lebaran,” katanya.
Rapat yang digelar di pemkot itu, lanjut Subarda, membahas soal kewenangan pemkot dalam mengelola BKB. ”Dalam rapat tersebut seingat saya, pemkot mendapat bagian mengelola sampah di luar pagar pembatas bantaran, BBWS bagian palung suangi, dan provinsi bagian bantaran, terangnya.
BBWS, lanjut Subarda, akan melakukan perawatan rutin secara berkala, mulai perawatan setiap tahun, tiga tahun, dan lima tahun.
”Untuk perawatan tahunan kita akan melakukan pengecekan fungsi pintu air, sedangkan yang tiga tahun dan lima tahun melakukan pengerukan sedimentasi,” imbuhnya.
Disinggung lamanya pembentukan draf perjanjian kerja sama tersebut, Subarda menjelaskan, dalam klausul MoU yang dilakukan November tahun lalu mengamanatkan pembuatan draf perjanjian kerja sama satu tahun. ”Jika dalam satu tahun perjanjiannya belum jadi, maka bisa diperpanjang. Selama ini tidak ada kendala dalam pembahasan kerja sama, tapi memang prosesnya seperti itu,” ujarnya. Pihaknya optimis perjanjian kerja sama bisa diselesaikan tahun ini.
Anggota DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono berharap tim pengelola terpadu kawasan BKB segera menyelesaikan perjanjian kerja sama. Legislator dari Partai Demokrat ini juga meminta BBWS konsisten untuk melakukan perawatan bantaran BKB. Sebab biaya perawatan sudah dianggarkan dalam proyek pembangunan. ”Memang sekarang tidak serapi dan seindah dulu saat selesai dibangun. Saya minta BBWS konsisten dalam melakukan preawatan. Karena semua biaya perawatan sudah ada itung-itungannya,” terangnya. (zal/ce1)