SEMARANG – Mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Penetapan tersebut lantaran Hendy diduga terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan Sipadat Kabupaten Kendal. Sipadat merupakan sistem pemberdayaan pendapatan asli daerah dengan sumber dana dari APBD 2004.
“Berkas penyidikannya maju dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo, melalui Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), AKBP Agus Setyawan, Jumat (18/7).
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Hendy Boedoro dan jug abeberapa saksi, termasuk saksi ahli. Dari keterangan dari saksi-saksi, penyidik tanpa ragu menetapkan Hendy sebagai tersangka dalam kasus dengan kerugian mencapi Rp2 milyar lebih. “Kami masih melengkapi berkasnya dan juga mengumpulkan alat bukti,” ungkap Agus.
Kanit IV Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, Kompol Rudi, yang menangani kasus tesebut menambahkan, penetapan Hendy sebagai tersangka sudah dilakukan sebelum bulan Juni 2014. Meski demikian, penyidik belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap Hendy lantaran yang bersangkutan hingga kini masih dalam kondisi yang kurang sehat.
“Sebagai saksi sudah beberapa kaali diperiksa, tapi sebagai tersangka belum karena yang bersangkutan masih opnam. Kita akan tunggu sampai kondisinya benar-benar sehat sehiingga mampu memberikan keterangan,” imbuhnya.
Terkait penahananterhadap Hendy, penyidik belumdapat memastikannya. Selain kondisi Hendy yang masih opnam, pihak kepolisian jug amasih menimbangnya. Penahanan akan dilakukan jika yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikan dan berusaha menghilangkan barang bukti. “Sampai saat ini alat bukti masih kami kumpulkan,” jelasnya.
Dipaparkannya, penyelidikan terhadap kasus terseut terlihat lama lantaran kasus tersebut terjadi di tahun 2004. Terlebih, pada tahun yang sama, Hendy sempat diperiksa oleh KPK dan jug asudah divonis terkait kasus korupsi dana APBD. Namun dalam vonis tersebut tidak terdapat kasus penyelewengan dana Sipadat tersebut.
Lantaran kasus yang sudah terjadi lama, pihak penyidik juga sempat menemui beberapa kendala. Di antaranya terkait pengumpulan alat bukti dan juga saksi. “Kasusnya lama, jadi butuh waktu untuk mengumpulkan barang bukti. Saksi-saki juga bebrapa sudah ada yang meninggal,” jelasnya.
Untuk diketahui, Sipadat merupakan sistem pemberdayaan pendapatan asli daerah dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kendal 2004. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut digarap pada tahun 2005. Adapun total anggaran untuk proyek tersebut senilai Rp 8,6 miliar. (har/jpnn/aro)