Bebaskan Lahan PLTU, Pemkab Angkat Tangan

179

BATANG-Pemkab Batang menyarankan Pemerintah Pusat untuk turun tangan langsung dalam proses pembebasan lahan PLTU di Batang, yang hingga kini tak kunjung selesai. Kalau perlu melakukan pembentukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) agar pembangunan bisa segera dilaksanakan.
“Kami harap, pemerintah pusat turun langsung ke Batang dalam rangka pembebasan lahan PLTU. Jika perlu, biar diambil alih melalui P2T atau dengan solusi–solusi baru lainnya,” kata Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Batang, Nasikhin Selasa (8/7) siang kemarin, di ruang kerjanya.
Menurut Nasikhin, sikap Pemkab Batang tersebut telah disampaikan di depan forum Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) di Hotel Sahid Jakarta, Senin (7/7) siang kemarin. Dalam diskusi Menyelamatkan Listrik untuk Masa Depan Indonesia tersebut, hadiri pejabat Kementrian ESDM, pengamat ekonomi Faizal Bisri, Direksi PT PLN, Lembaga Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat dari Kabupaten Batang.
Nasikhin menjelaskan, meski tanah yang belum dibebaskan tinggal 13 persen dari 230 hektare lahan yang dibutuhkan, ada beberapa hambatan di lapangan. Di antaranya, masyarakat yang selalu menanyakan kegunaan dan manfaat PLTU.
Selain itu, imbuhnya, Pemkab Batang sejak awal sudah menyampaikan dua alternatif kepada pihak investor, menggunakan P2T atau pihak investor sendiri yang melakukan pembebasan lahan. Ternyata pihak investor memilih dilakukan sendiri, sehingga berakibat munculnya banyak calo tanah di sekitar pembangunan PLTU.
“Tidak hanya itu, penentuan harga tanah, tidak satu kali jadi. Pertama harga tanah Rp 30 ribu per meter, kemudian naik menjadi Rp 50 ribu per meter, dan naik lagi menjadi Rp 74 ribu per meter. Hingga akhirnya dibentuk tim fasilitator oleh pemerintah, dicapai kesepakatan harga Rp 100 ribu per meter. Tapi sekarang, muncul kendala, ada warga yang tidak mau membebaskan lahannya sampai kapanpun,” tandas Nasikhin.
Sekda juga menyesalkan, adanya penjualan lahan di area PLTU dengan harga Rp 400 ribu per meter, sehingga memicu konflik baru. Sehingga warga lain, yang telah menjual lahan terlebih dahulu, minta harga setara dengan melakukan unjuk rasa dan memblokir pembangunan PLTU.
“Berdasarkan data di lapangan, sudah ada sembilan orang yang menjual tanahnya dengan harga Rp 400 ribu per meter, sehingga yang lain meminta penyetaraan harga,” jelas Sekda.
Nasikhin juga menuturkan, dalam dialog di Jakarta tersebut terungkap, salah satu pemicu krisis listrik di Indonesia, dikarenakan susahnya pengurusan izin pembangunan pembangkit listrik. “Lambatnya pembebasan tanah seperti di Kabupaten Batang yang akan dibangun pihak investor PT Bhimasena Power Indonesia (BPI),” tutur Nasikhin. (thd/ida)